Pemerintahan Ne Win di Myanmar

Myanmar merupakan salah satu Negara yang terletak di Asia Tenggara, dan merupakan salah satu anggota dari ASEAN. Bentuk pemerintahan Myanmar adalah Juntai Militer yang di kenal dengan nama The State Peace and Development Council (SPDC). Kepemerintahan Juntai di mulai sejak terjadi kudeta militer yang dilakukan oleh Jendral Ne Win terhadap pemerintahan sipil yang saat itu dipimpin oleh U Nu pada tahun 1962. Kepala Negara Myanmar di pegang oleh Juntai, sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh perdana menteri. Sejak Juntai Militer menguasai Myanmar, banyak terjadi demonstrasi yang di lakukan oleh rakyat Myanmar. Para pendemonstrasi ini terdiri dari rakyat Myanmar yaitu para aktivis mahasiswa dan para tokoh agama yaitu para biksu.

A. JUNTAI MILITER
Myanmar merupakan salah satu Negara yang terletak di Asia Tenggara, dan merupakan salah satu anggota dari ASEAN. Bentuk pemerintahan Myanmar adalah Juntai Militer. Juntai berasal dari bahasa Spanyol yang artinya Komite atau Dewan Pimpinan. Kepemerintahan Juntai Militer Myanmar di kenal dengan nama The State Peace and Development Council (SPDC). Sebelum berganti nama, Myanmar dulunya bernama Burma. Akan tetapi pada tanggal 18 Juni 1989, pemerintahan Juntai menggantinya dengan nama Myanmar. Militer Burma terlahir dari hasil gerakan pembebasan nasional atas penjajahan Inggris. BIA (Burma Independence Army) merupakan cikal bakal militer Burma. BIA merupakan bukti bahwa tentaralah yang telah membebaskan Burma dari penjajahan.

Paska Perang Dunia ke II, Burma tumbuh menjadi Negara merdeka yang penuh dengan konflik etnis yang diperparah dengan keterlibatan para militer bersenjata. Pengalaman melawan penjajahan Inggris dan Jepang, ditambah dengan ancaman dari Cina dan Amerika, membuat militer berhati- hati terhadap dunia luar. Pemberontakan bersenjata telah menjadikan militer Burma tumbuh menjadi kekuatan terpenting, sedangkan pengalaman perjuangan kemerdekaan dan berhadapan dengan ancaman dari luar telah membangun ideology nasional Burma.

Gambar : Jendral Ne Win

Permasalahan politik yang melanda Burma di manfaatkan oleh panglima angkatan bersenjata yaitu Ne Win, untuk mengambil alih kekuasaan pada taun 1058 – 1960. Pada tahun 1962 jendral Ne Win melakukan kudeta kembali, dan menerapkan kediktatoran militer. Ne Win mengambil langkah besar dalam masa pemerintahannya, ia menutup Burma dari dunia luar dan menerapkan sosialisme ala Burma yang beranggapan bahwa Burma hanya dapat membangun dirinya apabila bersandarkan pada kekuatan Burma sendiri. Keikusertaan Negara asing dalam kehidupan ekonomi dan politik hanya akan membuat gangguan terhadap proses pembangunan sosialisme. Hal ini mengingatkan kita pada Negara Jepang yang dahulu pernah menutup diri dari dunia luar.


B. PEMERINTAHAN NE WIN
Persoalan politik yang terjadi di Myanmar di manfaatkan oleh Jenderal Ne Win, panglima angkatan bersenjata pada saat itu. Ia mengambil alih kekuasaan pada tahun 1958 – 1960 dari pemerintaha sipil yang saat itu dipimpin oleh U Nu pada tahun 1962. Burma di bawah kepemerintahan Ne Win, menggambarkan suatu usaha dimana tiga generasi secara bersamaan menjalankan pemerintahan. Ketiga generasi tersebut adalah generasi sebelum perang dunia II dari Jenderal Ne Win dan teman- temannya, generasi pejuang kemerdekaan pada akhir tahun 1940- an dan generasi setelah kemerdekaan.

Generasi Ne Win pada hakekatnya menguasai kepemimpinan politik, sedangkan bidang- bidang kepemerintahan di dominasi generasi 1940- an dan eleson kedua partai, dan militer serta birokrasi di kuasai oleh generasi muda setelah kemerdekaan. Sejak kudeta pada tahun 1962, kepemimpinan politik sudah di tangan Jenderal Ne Win, akan tetapi pada dasarnya generasi Ne Win sejak tahun 1930- an sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Burma. Bahkan Ne Win sendiri aktif dalam gerakan kaum Thaking pada akhir 1930- an, serta dalam kegiatan kemerdekaan di kalangan mahasiswa- mahasiswa Universitas Rangoon sebelumnya.

Ketika Jepang mendidik perwira- perwira militer Burma ( sebagai persiapan untuk menduduki Burma ) di Hinai, yang di pilih adalah pemuda- pemuda yang aktif dalam politik. Pemimpin mereka adalah Aung San, yang lebih di kenal sebagai bapak Burma. Ne Win adalah orang kedua setelah Aung San, nama Ne Win di peroleh saat di pulau Hainan. Mereka berjumlah tiga puluh orang, yang akrab di panggil “ Teman- teman Tiga Puluh “. Sekembalinya ketiga puluh orang tersebut ke Burma, mereka menjadi inti pimpinan tentara kemerdekaan Burma, baik pada zaman Jepang maupun setelah Inggris kembali setelah berakhirnya perang dunia II. Persatuan Burma pada waktu itu berpusat pada pribadi Aung San, ia dalah pendiri partai Anti Fasis sekaligus sebagai pimpinan dari tentara Burma.

Gambar : Ne Win

Terbunuhnya Aung San pada bulan- bulan pertama Burma terbentuk, membuat negeri tersebut kehilangan. Pihak militer yang selama itu aktif dalam kegiatan politik, menjadi tersaingi oleh politisi- pilitisi sipil yang berasal dari generasi 1930- an sehinggal grup tiga puluh sama sekali tidak aktif selama masa demokrasi parlementer. Burma pada tahun 1950- an sudah melenceng dari cita- cita kemerdekaan generasi 1930- an. Masuknya modal asing yang berlebihan, berkuasanya pengusaha- pengusaha asing serta keturunannya, dan semakin melemahnya modal nasional merupaka bagian dari kebijakan- kebijakan pada tahun 1950- an di Burma. Nasionalisasi adalah langkang pertama Ne Win setelah melakukan kudeta baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Selanjutnya tercetuslah “ Jalan Burma untuk Sosialisme “, dimana hal tersebut hanyalah pengulangan dari ide- ide mereka sejak tahun 1930- an. Semakin kuatnya system kapitalisme di Burma, membuat Ne Win mengambil langkah cepat untuk mengembalikan “ sosialisme ala Burma”, setelah kudeta. Yang menerima dampak dari nasionalisasi yang di lakukan Ne Win adalah para perusahaan- perusahaan asing.

Modal dan pengusaha nasional Berjaya, tanah- tanah di bagikan kepada petani kecil, dan perusahaan- perusahaan Negara di kembalikan, terutama perusahaan yang berkaitan dengan masyarakat. Tidak kalah pentingnya Ne Win juga melakukan pembaharuan dalam bidang politik. Partai- partai yang banyak di bubarkan, sehingga hanya ada satu partai yaitu Partai Sosialis Burma ( BSP ). Salah satu pemicu yang menyebabkan terjadinya kudeta pada tahun 1962 adalah perpecahan dikalangan Partai Anti Fasis yang berkuasa antara grup U Nu dan grup U Ba Swe. Usaha kedua partai untuk menarik simpati rakyat dalam pemilu, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan masalah biaya itu tidak akan mampu di atasi oleh ekonomi Burma yang pada saat itu merupakan Negara baru.

Akibatnya, kedua partai tersebut mencari dukungan keuangan pada pengusaha- pengusaha asing, yang tentunya para pengusaha asing ini tidak serta merta memberi modal. Kedua partai ini memberikan janji- janji erupa fasilitas di kemudian hari apabila mereka terpilih. Ne Win dengan partai tunggalnya lebih menitih beratkan pada mobilitas massa dengan bimbingan politik dari cita- cita generasi 1930- an. Dari hal tersebut, kita melihat sikap Burma pada tahun- tahun 1960- an setelah kudeta, dan juga pada awal 1970- an. Semakin tuianya generasi 1930-an, pimpinan Burma sekarang sedikit demi sedikit berada di tangan berada di tangn generasi akhir 1940- an dan generasi setelah kemerdekaan. Malah baru muncul yaitu apakah mereka juga mengikuti cita- cita yang di buat oleh generasi Ne Win. Sedikitnya, Ne Win telah meninggalkan dua hal untuk generasi sesudahnya, dua hal tersebut adalah warisan berupa institusi dengan ideology yang kuat. Partai BSP, tentara maupun birokrasi setdaknya sudah membiasakan diri dengan ideology “ sosilisme Burma” yang merupakan landasan Negara Burma selama 15 tahun terakhir. Kendala- kendala yang timbul seperti gerakan separatis, ataupun geriliya komunis tidak begitu berpengaruh terhadap pemerintahan.

Adanya kerjasama antara ketiga generasi selama ini menyebabkan munculnya persepsi yang serasi, walaupun belum tentu sama. Warisan kedua dari generasi Ne Win adalah konsistensi antara ideology dengan dengan sikap hidup sehari- hari, seperti yang dilakukan Ne Win sendiri. Memakai lebih dari empat puluh tahun dari umurnya yang enam puluh enam tahun untuk perjuangan negaranya, Ne Win tetap bersikap menahan diri dengan kehidupan Spartan. Contoh hidup bersih ala Ne Win, mencerminkan kuatnya kesadaran dan kemauan politik dari generasi 1930- an umumnya, satu hal yang tentunya akan berpengaruh pada pemerintahan selanjutnya.

Tak ada gading yang tak retak, itulah perumpamaan yang bisa kita lihat dari kepemimpinan Ne Win, yamg notabennya adalah Juntai Militer yang berasal dari etnis Burma, sehingga menimbulkan kecemburuan oleh etnis non- Burma. ketika etnis Burma mendominasi kepemerintahan, etnis non- Burma di tindas, hal ini mengakibatkan demonstrasi di mana- mana. Tahun 1988 adalah puncaknya, jenderal Ne Win menggunakan kekuatan militer untuk melakukan kudeta dan tindak kekerasan kepada pendemo yang mengakibatkan 3000 oarang tewas, peristiwa itu di kenal dengan nama generasi 88 yang melibatkan banyak pelajar dan biksu. Dan akhirnya Ne Win mundur dari jabatannya sebagai pemimpin.


C. AKHIR KEPEMERINTAHAN NE WIN
Sejak Juntai Militer berkuasa, banyak terjadi aksi demonstrasi dari rakyat Myanmar, baik itu dari aktivis mahasiswa ataupun dari kalangan tokoh agama yaitu para biksu. Para pendemo mengecam kekuasaan militer di kursi pemerintahan yang seharusnya di jalankan oleh sipil. Selain itu terjadinya kesenjangan antara etnis Burma dengan etnis non- Burma juga ikut andil dalam terjadinya peristiwa demonstrasi. Puncaknya pada tanggal 8 Agustus 1988, terjadi demonstrasi besar- besaran. Demonstrasi ini adalah demonstrasi terbesar semenjak sejarah berkuasanya militer di Myanmar. Aksi demonstrasi ini di tanggapai pemerintah militer dengan tindakan kekerasan, sehingga menimbulkan banyak korban jiwa.sebanyak 3000 pendemo tewas dalam aksi ini. Peristiwa ini di kenal dengan nama generasi 88, yang di dalamnya terdiri dari para pelajar dan para biksu. Perjuangan rakyat Myanmar berhasil membuat Jenderal Ne Win sebagi Juntai Militer mengundurkan diri.

Dalam siding terakhir kongres IV Partai Program Sosialis Birma ( PPSB ), Ne Win mengumumkan akan mengundurkan diri sebagai kepala Negara. Ia berpendapat bahwa kesehatannya mulai terganggu. Berakhirnya pemerintahan Ne Win sebagai kepala Negara di gantikan oleh juntai militer SLORC (State Law and Order Restoration Council).


Description: pemerintahan ne win di myanmar, ne win, sejarah asia tenggara

Sejarah Taman Siswa

Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli 1922, Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Bagi Tamansiswa, pendidikan bukanlah tujuan tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batinnya. Merdeka lahiriah artinya tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dsb; sedangkan merdeka secara batiniah adalah mampu mengendalikan keadaan.

Bebicara Taman Siswa tidak bisa lepas dari pendirinya yaitu Raden Mas Soewardi Soeryaningrat atau yang biasa di kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau mendirikan Taman Siswa bertujuan untuk pendidikan pemuda Indonesia dan juga sebagai alat perjuangan bagi rakyat Indonesia. Tujuan Taman Siswa adalah membangun anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merdeka lahir batin, luhur akal budinya, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Meskipun dengan susunan kalimat yang berbeda namun tujuan pendidikan Taman Siswa ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.


A. BERDIRINYA TAMAN SISWA
Tamansiswa berdiri pada 3 Juli 1922, pendirinya adalah Raden Mas Soewardi Soeryaningrat atau yang biasa dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Awal pendirian Taman Siswa diawali dengan ketidakpuasan dengan pola pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, karena jarang sekali negara kolonial yang memberikan fasilitas pendidikan yang baik kepada negara jajahannya. Seperti yang dikatakan oleh ahli sosiolog Amerika “pengajaran merupakan dinamit bagi sistem kasta yang dipertahankan dengan keras di dalam daerah jajahan”.

Gambar: Ki Hajar Dewantara

Oleh sebab itu maka didirikanlah Taman Siswa, berdirinya Taman Siswa merupakan tantangan terhadap politik pengajaran kolonial dengan mendirikan pranata tandingan. Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Bagi Taman Siswa, pendidikan bukanlah tujuan tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batinnya. Merdeka lahiriah artinya tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dsb, sedangkan merdeka secara batiniah adalah mampu mengendalikan keadaan.

Dengan proses berdirinya Taman Siswa Ki Hajar Dewantara telah mengesampingkan pendapat revolusioner pada masa itu, tetapi dengan seperti itu secara langsung usaha Ki Hajar merupakan lawan dari politik pengajaran kolonial. Lain dari pada itu kebangkitan bangsa-bangsa yang dijajah dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial umumnya disebut dengan istilah nasionalisme atau paham kebangsaan menuju kemerdekaan. Taman Siswa mencita-citakan terciptanya pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang beralas kebudayaan sendiri. Dalam pelaksanaanya pendidikan Taman Siswa akan mengikuti garis kebudayaan nasional dan berusaha mendidik angkatan muda di dalam jiwa kebangsaan.

Pendidikan Taman Siswa dilaksanakan berdasar Sistem Among, yaitu suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Dalam sistem ini setiap pendidik harus meluangkan waktu sebanyak 24 jam setiap harinya untuk memberikan pelayanan kepada anak didik sebagaimana orang tua yang memberikan pelayanan kepada anaknya.

Sistem Among tersebut berdasarkan cara berlakunya disebut Sistem Tut Wuri Handayani. Dalam sistem ini orientasi pendidikan adalah pada anak didik, yang dalam terminologi baru disebut Student Centered. Di dalam sistem ini pelaksanaan pendidikan lebih didasarkan pada minat dan potensi apa yang perlu dikembangkan pada anak didik, bukan pada minat dan kemampuan apa yang dimiliki oleh pendidik. Apabila minat anak didik ternyata akan ke luar “rel” atau pengembangan potensi anak didik di jalan yang salah maka pendidik berhak untuk meluruskannya.

Gambar: Logo Taman Siswa

Untuk mencapai tujuan pendidikannya, Taman Siswa menyelanggarakan kerja sama yang selaras antar tiga pusat pendidikan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat. Pusat pendidikan yang satu dengan yang lain hendaknya saling berkoordinasi dan saling mengisi kekurangan yang ada. Penerapan sistem pendidikan seperti ini yang dinamakan Sistem Trisentra Pendidikan atau Sistem Tripusat Pendidikan.

Pendidikan Tamansiswa berciri khas Pancadarma, yaitu Kodrat Alam (memperhatikan sunatullah), Kebudayaan (menerapkan teori Trikon), Kemerdekaan (memperhatikan potensi dan minat maing-masing indi-vidu dan kelompok), Kebangsaan (berorientasi pada keutuhan bangsa dengan berbagai ragam suku), dan Kemanusiaan (menjunjung harkat dan martabat setiap orang).


B. REAKSI PEMERINTAH KOLONIAL TERHADAP TAMANSISWA
Taman Siswa bisa dianggap sebagai tempat pemupukan kader masyarakat Indonesia dimasa mendatang dan yang sudah pasti akan berusaha pula untuk menumbangkan kekuasaan kolonial. Oleh karena itu pemerintah kolonial berusaha untuk menghalang-halangi perkembangan Taman Siswa khususnya, dan sekolah-sekolah partikelir umumnya. Sejak itu, Taman Siswa menghadapi perjuangan asasi, melawan politik pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1931 timbul pendapat dikalangan orang Belanda yang memperingatkan pemerintah, bahwa apabila tidak diadakan peninjauan kembali, Taman Siswa akan menguasai keadaan dalam tempo sepuluh tahun.

Pemerintah konservatif Gubernur Jenderal de jonge menyambut kegelisahan orang Belanda dengan mengeluarkan “ordonansi pengawasan” yang dimuat dalam Staatsblad no. 494 tanggal 17 September 1932. Isi dan tujuan dari ordonansi itu ialah memberi kuasa kepada alat-alat pemerintah untuk mengurus wujud dan isi sekolah-sekolah partikelir yang tidak dibiayai oleh negeri. Sekolah partikelir harus meminta izin lebih dahulu sebelum dibuka dan guru-gurunya harus mempunyai izin mengajar. Rencana pengajaran harus pula sesuai dengan sekolah-sekolah negeri, demikian juga peraturan-peraturannya. Ordonansi itu menimbulkan perlawanan umum dikalangan masyarakat Indonesia dan dimulai oleh prakarsa Ki Hajar Dewantara yang mengirimkan protes lewat telegram kepada Gubernur Jenderal di Bogor pada tanggal 1 Oktober 1932.

Pada tanggal 3 Oktober 1932 Ki Hajar Dewantara mengirimkan maklumat kepada segenap pimpinan pergerakan rakyat, dan menjelaskan lebih lanjut sikap yang diambil Taman Siswa. Aksi melawan ordonansi ini disokong sepenuhnya oleh 27 organisasi, antara lain Istri sedar, PSII, Dewan Guru Perguruan Kebangsaan di Jakarta, Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Persatuan Mahasiswa, PPPI, Partindo, Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Golongan peranakan Arab dan Tionghoa juga menyokong aksi ini. Pers nasional tidak kurang menghantam ordonansi itu melalui tajuk rencananya. Mohammad Hatta sebagai pemimpin Pendidikan Nasional Indonesia, menganjurkan supaya mengorganisasi aksi yang kuat. Pada bulan Desember 1932, Wiranatakusumah, anggota Volksraad mengajukan pertanyaan pada pemerintah dan disusul pada bulan Januari 1933 dengan sebuah usul inisiatif.

Usul inisiatif yang disokong oleh kawan-kawannya di Volksraad, berisi: menarik kembali ordonansi yang lama serta mengangkat komisi untuk merencanakan perubahan yang tetap. Budi Utomo dan Paguyuban Pasundan mengancam akan menarik wakil-wakilnya dari dewan-dewan, apabila ordonansi ini tidak dicabut pada tanggal 31 Maret 1933. Juga dikalangan para ulama aksi melawan ordonansi sekolah liar ini mendapat sambutan, terbukti dengan adanya rapat-rapat Persyarikatan Ulama di Majalengka dan Ulama-ulama Besar di Minangkabau. Pemerintah terkejut akan tekad perlawanan akan masyarakat Indonesia dan setelah mengeluarkan beberapa penjelasan dan mengadakan pertemuan dengan Ki Hajar Dewantara, akhirnya dengan keputusan Gubernur Jenderal tanggal 13 Februari 1933 ordonansi Sekolah liar diganti dengan ordonansi baru.

Gambar: Kongres Taman Siswa Tahun 1930 di Yogyakarta

Perlawan Taman Siswa terhadap ordonansi sekolah liar merupakan masa gemilang bagi sejarahnya, yang juga berarti mempertahankan hak menentukan diri sendiri bagi bangsa Indonesia. Sesudah itu Taman Siswa akan mengadakan lagi perlawanan terhadap peraturan pemerintah kolonial yang dapat dianggap merugikan rakyat. Pada tahun 1935 Taman Siswa mempunyai 175 cabang yang tersebar di sekolahnnya ada 200 buah, dari mulai sekolah rendah hingga sekolah menengah.


C. SIKAP TAMAN SISWA PADA REVOLUSI DAN INDONESIA MERDEKA
Pada saat setelah Indonesia merdeka Taman Siswa mengadakan Rapat Besar (Konferensi) yang ke-9 di Yogyakarta. Tapi pada masa kemerdekaan ini tidak semua guru Taman Siswa menyadari akan datang juga masa baru untuk Perguruan nasional mereka. Dalam Rapat besar itu terdapat tiga pendapat dikalangan Taman Siswa dalam menghadapi kemerdekaan.

Pertama, pendapat bahwa tugas Taman Siswa telah selesai dengan tercapainya Indonesia merdeka. Karena menurut pendukung pendapat ini, peran taman siswa sebagai penggugah keinsafan nasional sudah habis, dan faktor melawan pemerintah jajahan tidak ada lagi.

Kedua, Taman Siswa masih perlu ada, sebelum pemerintah Republik dapat mengadakan sekolah-sekolah yang mencukupi keperluan rakyat. Lagi pula isi sekolah-sekolah negeri pun belum dapat diubah sekaligus sebagai warisan sistem pengajaran yang lampau.

Ketiga, sekolah-sekolah partikelir yang memang mempunyai dasar sendiri tetap diperlukan, walaupun nantinya jumlah sekolah sudah cukup dan isinya juga sudah nasional.

Perbedaan pendapat dikalang Taman Siswa membawa dampak yang tidak bisa dielakan, para pendukung pendapat pertama banyak yang meninggalkan Taman Siswa. Taman Siswa banyak ditinggalkan oleh pendukung akatif yang tahan uji. Namun hal ini tidak mengherankan karena sebenarnya orang-orang Taman Siswa hanya berpindah tempat mengisi kemerdekaan. Misal saja bapak Taman Siswa sendiri, Ki Hajar Dewantara, pada awal kemerdekaan menjadi Mentri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama didalam pemerintahan. Bagi Taman Siswa sendiri yang terpenting ialah pembentukan panitia yang berkewajiban meninjau kembalinya peraturan Taman Siswa dengan segala isinya. Panitia ini diketuai oleh S. Manggoensarkoro dan kesimpiulan panitia ini diterima dalam Rapat Besar Umum (Kongres) V di Yogyakarta pada bulan Desember 1947.

Pada masa itu, Belanda sudah memulai aksi militernya yang pertama pada 21 Juli 1947, sehingga Rapat Besar Umum, membahas tentang kedudukan cabang-cabang di daerah pendudukan. Di daerah pendudukan Belanda muncul sebutan “sekolah liar” tapi tidak hanya sekolah partikelir saja tapi sekolah republik pun dinyatakan “sekolah liar” ketika sekolah di Jakarta ditutup, maka gedung Taman Siswa di jalan Garuda 25 dibanjiri oleh murid-murid. Semangat yang luar biasa ditunjukan oleh sekolah Taman Siswa yang berada di daerah pendudukan, mereka berusaha mempertahankan sekolah mereka meski Majelis Luhur di Yogyakarta tidak menyetujui diteruskanya sekolah di daerah pendudukan. Tapi akhirnya majelis Luhur mengizinkan untuk membuka terus cabang-cabang Taman Siswa di daerah pendudukan.


D. TAMAN SISWA SETELAH KEMERDEKAAN
Salah satu masalah yang dihadapi Taman Siswa setelah kemerdekaan ialah meninjau kembali hubungan dengan pemerintah kita sendiri, terutama dalam hal penerimaan subsidi. Di kalang perguruan tinggi, banyak perbedaan dalam menghadapi masalah ini, yaitu mereka yang dapat menerima subsidi itu dan digunakan untuk pengelolaan sekolah tapi tetap melihat berapa besar pengaruhnya agar tidak menggangu prinsip “merdeka mengurus diri sendiri” dan mereka yang beranggapan agar melepas sikap oposisi seperti pada masa kolonial karena dianggap tidak cocok saat Indonesia merdea. Pada tahun 1946, sempat ada keterbukaan untuk menghadapi masa kemerdekaan untuk merumuskan kembali sas dan dasar , namun dalam pelaksanaanya mengenai subsidi ini masih banyak yang ingin memelihara keadaan seperti yang lalu.

Di kalangan para pemimpin sedikitnya tedapat dua aliran. Yang pertama aliran yang memnginginkan Taman Siswa terlepas dari sistem pendidikan pemerintah, merupakan lembaga pendidikan yang independen, hidup dalam cita-citanya sendiri dan terus berusaha agar sebagian masyarakat menerima konsep pendidikan nasional. Caranya ialah dengan tetap mempertahankan sistem pondok yang relatif terasing dari masyarakat sekitarnya. Aliran pemikiran yang kedua ialah mereka yang berpendapat bahwa perkembangan masyarakat Indonesia baru sangat berbeda dengan keadaan zaman kolonial, oleh karena perubahan perlu dihadapi dengan pemikiran baru. Taman Siswa dapat menyumbangkan pengalaman dan keahlian untuk Menteri Pendidikan dalam usahanya mengembangkan kebijaksanaan politik pendidikan nasional.


Description: sejarah taman siswa, taman siswa, sekolah taman siswa

Masjid Agung Demak

Setelah masuknya pengaruh kebudayaan islam ke wilayah nusantara, banyak bermunculan kerajaan islam di wilayah nusantara. Begitu juga di pulau jawa banyak kerajaan–kerajaan islam seperti demak, banten, mataram baru, dll. Salah satu kerajaan islam tertua di jawa adalah kerajaan demak yang berada di Demak, Jawa Tengah. Kerajaan demak berdiri pada tahun 1475 M di dirikan oleh raden patah . kerajaan demak meninggalkan beberapa peninggalan bersejarah yang masih dapat kita lihat sampai sekarang terutama adalah masjid demak , yang berdiri pada tahun 1477 dan di bangun oleh wali songo secara bersama–sama yang mitosnya di bangun hannya pada satu malam.

Raden Patah yang menjadi perintis kerajaan Islam di Jawa. Ia disebut-sebut sebagai putra Raja Majapahit Brawijaya V dengan putri asal Campa (kini Kamboja) yang telah masuk Islam. Masa kecilnya dihabiskan di Pesantren Ampel Denta -pesantren yang dikelola Sunan Ampel. Ibu Sunan Ampel (istri Maulana Malik Ibrahim) juga putri penguasa Campa ketika Majapahit melemah dan terjadi pertikaian internal, Raden Patah melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit dan membangun Kesultanan Demak. Dalam konflik dengan Majapahit, ia dibantu Sunan Giri. Berdirilah Kesultanan Demak pada 1475 atau beberapa tahun setelah itu.

A. SEJARAH MASJID DEMAK
Menurut legenda, masjid ini didirikan oleh Wali Songo secara bersama-sama dalam tempo satu malam. Babad Demak menunjukkan bahwa masjid ini didirikan pada tahun 1399 Saka (1477 M) yang ditandai oleh candrasengkala “Lawang Trus Gunaningjanmi”, sedang pada gambar bulus yang berada di mihrab masjid ini terdapat lambang tahun 1401 Saka yang menunjukkan bahwa masjid ini berdiri tahun 1479 M. Bangunan yang terbuat dari kayu jati ini berukuran 31 m x 31 m dengan bagian serambi berukuran 31 m x 15 m. Atap tengahnya ditopang oleh empat buah tiang kayu raksasa (saka guru), yang dibuat oleh empat wali di antara Wali Songo. Saka sebelah tenggara adalah buatan Sunan Ampel, sebelah barat daya buatan Sunan Gunung Jati, sebelah barat laut buatan Sunan Bonang, sedang sebelah timur laut yang tidak terbuat dari satu buah kayu utuh melainkan disusun dari beberapa potong balok yang diikat menjadi satu (saka tatal), merupakan sumbangan dari Sunan Kalijaga. Serambinya dengan delapan buah tiang boyongan merupakan bangunan tambahan pada zaman Adipati Yunus (Pati Unus atau pangeran Sabrang Lor), sultan Demak ke-2 (1518-1521 M) pada tahun 1520.

Gambar: Masjid Agung Demak

Dalam proses pembangunannya, Sunan Kalijaga memegang peranan yang amat penting. Wali inilah yang berjasa membetulkan arah kiblat. Menurut riwayat, Sunan Kalijaga juga memperoleh wasiat antakusuma, yaitu sebuah bungkusan yang konon berisi baju hadiah dari Nabi Muhammad SAW, yang jatuh dari langit di hadapan para wali yang sedang bermusyawarah di dalam masjid itu. Memasuki pertengahan abad XVII, ketika kerajaan Mataram berdiri, pemberontakan pun juga mewarnai perjalanan sejarah kekuasaan raja Mataram waktu itu.

Sejarah yang sama juga melanda kerajaan Demak. Kekuasaan baru yang berasal dari masuknya agama Islam ke tanah Jawa. Seorang Bupati putra dari Brawijaya yang beragama Islam disekitar tahun 1500 bernama Raden Patah dan berkedudukan di Demak, secara terbuka memutuskan ikatan dari Majapahit yang sudah tidak berdaya lagi, dan atas bantuan daerah-daerah lain yang telah Islam (seperti Gresik, Tuban dan Jepara), ia mendirikan kerajaan Islam yang berpusat di Demak. Namun keberadaan kerajaan Demak tak pernah sepi dari rongrongan pemberontakan. Dimasa pemerintahan raja Trenggono, walau berhasil menaklukkan Mataram dan Singasari. Tapi perlawanan perang dan pemberontakan tetap terjadi di beberapa daerah yang memiliki basis kuat keyakinan Hindu. Sehingga daerah Pasuruan serta Panarukan dapat bertahan dan Blambangan tetap menjadi bagian dari Bali yang tetap Hindu. Pada tahun 1548 M, raja Trenggono wafat akibat perang dengan Pasuruan.

Gambar: Wali Songo

Kematian Trenggono menimbulkan perebutan kekuasaan antara adiknya dan putranya bernama pangeran Prawoto yang bergelar Sunan Prawoto (1549 M). Sang adik berjuluk pangeran Seda Lepen terbunuh di tepi sungai dan Prawoto beserta keluarganya dihabisi oleh anak dari pangeran Seda Lepen yang bernama Arya Panangsang. Tahta Demak dikuasai Arya Penangsang yang terkenal kejam dan tidak disukai orang, sehingga timbul pemberontakan dan kekacauan yang datangnya dari kadipaten-kadipaten. Apalagi ketika adipati Japara yang mempunyai pengaruh besar dibunuh pula, yang mengakibatkan si adik dari adipati japara berjuluk Ratu Kalinyamat bersama adipati-adipati lainnya melakukan pemberontakan dalam bentuk gerakan melawan Arya Panangsang. Salah satu dari adipati yang memberontak itu bernama Hadiwijoyo berjuluk Jaka Tingkir, yaitu putra dari Kebokenongo sekaligus menantu Trenggono yang masih ada hubungan darah dengan sang raja. Jaka Tingkir, yang berkuasa di Pajang Boyolali, dalam peperangan berhasil membunuh Arya Penangsang. Dan oleh karena itu ia memindahkan Karaton Demak ke Pajang dan ia menjadi raja pertama di Pajang. Dengan demikian, habislah riwayat kerajaan Islam Demak.


B. KEISTIMEWAAN MASJID AGUNG DEMAK
Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid ini memiliki nilai historis yang sangat penting bagi perkembangan Islam di tanah air, tepatnya pada masa Kesultanan Demak Bintoro. Banyak masyarakat memercayai masjid ini sebagai tempat berkumpulnya para wali penyebar agama Islam, yang lebih dikenal dengan sebutan Walisongo (Wali Sembilan). Para wali ini sering berkumpul untuk beribadah, berdiskusi tentang penyebaran agama Islam, dan mengajarkan ilmu-ilmu Islam kepada penduduk sekitar. Oleh karenanya, masjid ini bisa dianggap sebagai monumen hidup penyebaran Islam di Indonesia dan bukti kemegahan Kesultanan Demak Bintoro.

Masjid Agung Demak didirikan dalam tiga tahap. Tahap pembangunan pertama adalah pada tahun 1466 M. Ketika itu masjid ini masih berupa bangunan Pondok Pesantren Glagahwangi di bawah asuhan Sunan Ampel. Pada tahun 1477 M, masjid ini dibangun kembali sebagai masjid Kadipaten Glagahwangi Demak. Pada tahun 1478 M, ketika Raden Patah diangkat sebagai Sultan I Demak, masjid ini direnovasi dengan penambahan tiga trap. Raden Fatah bersama Walisongo memimpin proses pembangunan masjid ini dengan dibantu masyarakat sekitar. Para wali saling membagi tugasnya masing-masing. Secara umum, para wali menggarap soko guru yang menjadi tiang utama penyangga masjid. Namun, ada empat wali yang secara khusus memimpin pembuatan soko guru lainnya, yaitu: Sunan Bonang memimpin membuat soko guru di bagian barat laut; Sunan Kalijaga membuat soko guru di bagian timur laut; Sunan Ampel membuat soko guru di bagian tenggara; dan Sunan Gunungjati membuat soko guru di sebelah barat daya.

Gambar : Masjid Agung Demak

Luas keseluruhan bangunan utama Masjid Agung Demak adalah 31 x 31 m². Di samping bangunan utama, juga terdapat serambi masjid yang berukuran 31 x 15 m dengan panjang keliling 35 x 2,35 m; bedug dengan ukuran 3,5 x 2,5 m; dan tatak rambat dengan ukuran 25 x 3 m. Serambi masjid berbentuk bangunan yang terbuka. Bangunan masjid ditopang dengan 128 soko, yang empat di antaranya merupakan soko guru sebagai penyangga utamanya. Tiang penyangga bangunan masjid berjumlah 50 buah, tiang penyangga serambi berjumlah 28 buah, dan tiang kelilingnya berjumlah 16 buah.

Masjid ini memiliki keistimewaan berupa arsitektur khas ala Nusantara. Masjid ini menggunakan atap limas bersusun tiga yang berbentuk segitiga sama kaki. Atap limas ini berbeda dengan umumnya atap masjid di Timur Tengah yang lebih terbiasa dengan bentuk kubah. Ternyata model atap limas bersusun tiga ini mempunyai makna, yaitu bahwa seorang beriman perlu menapaki tiga tingkatan penting dalam keberagamaannya: iman, Islam, dan ihsan. Di samping itu, masjid ini memiliki lima buah pintu yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lain, yang memiliki makna rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Masjid ini memiliki enam buah jendela, yang juga memiliki makna rukun iman, yaitu percaya kepada Allah SWT, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari kiamat, dan qadha-qadar-Nya.

Bentuk bangunan masjid banyak menggunakan bahan dari kayu. Dengan bahan ini, pembuatan bentuk bulat dengan lengkung-lengkungan akan lebih mudah. Interior bagian dalam masjid juga menggunakan bahan dari kayu dengan ukir-ukiran yang begitu indah. Dan ada satu keistimewahan satu buah tiang yang tidak terbuat dari satu buah kayu utuh melainkan disusun dari beberapa potong balok yang diikat menjadi satu (saka tatal). Bentuk bangunan masjid yang unik tersebut ternyata hasil kreatifitas masyarakat pada saat itu.

Disamping banyak mengadopsi perkembangan arsitektur lokal ketika itu, kondisi iklim tropis (di antaranya berupa ketersediaan kayu) juga mempengaruhi proses pembangunan masjid. Arsitektur bangunan lokal yang berkembang pada saat itu, seperti joglo, memaksimalkan bentuk limas dengan ragam variasinya.

Masjid Agung Demak berada di tengah kota dan menghadap ke alun-alun yang luas. Secara umum, pembangunan kota-kota di Pulau Jawa banyak kemiripannya, yaitu suatu bentuk satu-kesatuan antara bangunan masjid, keraton, dan alun-alun yang berada di tengahnya. Pembangunan model ini diawali oleh Dinasti Demak Bintoro. Diperkirakan, bekas Keraton Demak ini berada di sebelah selatan Masjid Agung dan alun-alun.


C. LETAK DAN STRUKTUR BANGUNAN MASJID AGUNG DEMAK
Masjid Agung Demaki terletak di desa Kauman, Demak, Jawa Tengah. Lokasi Masjid berada di pusat kota Demak, berjarak ±26 km dari Kota Semarang, ±25 km dari Kabupaten Kudus, dan ±35 km dari Kabupaten Jepara. Masjid ini dipercayai pernah merupakan tempat berkumpulnya para ulama (wali) penyebar agama Islam, disebut juga Walisongo, untuk membahas penyebaran agama Islam di Tanah Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak. Di dalam lokasi kompleks Masjid Agung Demak, terdapat beberapa makam raja-raja Kesultanan Demak dan para abdinya. Di sana juga terdapat sebuah museum, yang berisi berbagai hal mengenai riwayat berdirinya Masjid Agung Demak.

Masjid ini merupakan cikal bakal berdirinya kerajaan Glagahwangi Bintoro Demak. Struktur bangunan masjid mempunyai nilai historis seni bangun arsitektur tradisional khas Indonesia. Wujudnya megah, anggun, indah, karismatik, mempesona dan berwibawa. Kini Masjid Agung Demak difungsikan sebagai tempat peribadatan dan ziarah. Penampilan atap limas piramida masjid ini menunjukkan Aqidah Islamiyah yang terdiri dari tiga bagian ; (1) Iman, (2) Islam, dan (3) Ihsan. Di Masjid ini juga terdapat "Pintu Bledeg", bertuliskan "Condro Sengkolo", yang berbunyi Nogo Mulat Saliro Wani, dengan makna tahun 1388 Saka atau 1466 M, atau 887 H.

Prasasti Bulus

Raden Patah bersama Wali Songo mendirikan Masjid Maha karya abadi yang karismatik ini dengan memberi prasasti bergambar bulus. Ini merupakan Condro Sengkolo Memet, dengan arti Sariro Sunyi Kiblating Gusti yang bermakna tahun 1401 Saka. Gambar bulus terdiri dari kepala yang berarti angka 1 (satu), kaki 4 berarti angka 4 (empat), badan bulus berarti angka 0 (nol), ekor bulus berarti angka 1 (satu). Bisa disimpulkan, Masjid Agung Demak berdiri pada tahun 1401 Saka.

Soko Majapahit

Soko Majapahit, tiang ini berjumlah delapan buah terletak di serambi masjid. Benda purbakala hadiah dari Prabu Brawijaya V Raden Kertabumi ini diberikan kepada Raden Fattah ketika menjadi Adipati Notoprojo di Glagahwangi Bintoro Demak 1475 M.

Pawestren
Merupakan bangunan yang khusus dibuat untuk sholat jamaah wanita. Dibuat menggunakan konstruksi kayu jati, dengan bentuk atap limasan berupa sirap ( genteng dari kayu ) kayu jati. Bangunan ini ditopang 8 tiang penyangga, di mana 4 diantaranya berhias ukiran motif Majapahit. Luas lantai yang membujur ke kiblat berukuran 15 x 7,30 m. Pawestren ini dibuat pada zaman K.R.M.A.Arya Purbaningrat, tercermin dari bentuk dan motif ukiran Maksurah atau Kholwat yang menerakan tahun 1866 M.

Surya Majapahit

Merupakan gambar hiasan segi 8 yang sangat populer pada masa Majapahit. Para ahli purbakala menafsirkan gambar ini sebagai lambang Kerajaan Majapahit. Surya Majapahit di Masjid Agung Demak dibuat pada tahun 1401 Saka, atau 1479 M.

Maksurah

Merupakan artefak bangunan berukir peninggalan masa lampau yang memiliki nilai estetika unik dan indah. Karya seni ini mendominasi keindahan ruang dalam masjid. Artefak Maksurah didalamnya berukirkan tulisan arab yang intinya memulyakan ke-Esa-an Tuhan Allah SWT. Prasasti di dalam Maksurah menyebut angka tahun 1287 H atau 1866 M, di mana saat itu Adipati Demak dijabat oleh K.R.M.A. Aryo Purbaningrat.

Pintu Bledheg

Pintu yang konon diyakini mampu menangkal petir ini merupakan ciptaan Ki Ageng Selo pada zaman Wali. Peninggalan ini merupakan prasasti "Condro Sengkolo" yang berbunyi Nogo Mulat Saliro Wani, bermakna tahun 1388 Saka atau 1466 M, atau 887 H.

1.Ornamen Pintu Bledeg dilihat dari contour
Terdiri dari beberapa bagian yaitu motif tumpal, mahkota, kepala naga, jambangan, bunga tumbuhan, lung dan camara. Dalam ornamen tersebut terdapat beberapa motif yang berasal dari Majapahit, yaitu pada motif tumpal dan pemakaian lambang Surya Majapahit yang distilir menjadi mata naga. Susunan lung (kalpalata) dan jambangan mempunyai kesamaan dengan hasil seni ornamen Jawa-Budha abad VIII. Warna yang digunakan merah, hijau, dan putih.

2.Ornamen tersebut dilihat dari content
Motif tumpal simbol hubungan manusia dengan Allah SWT, motif mahkota simbol Al-Wahid, motif kepala naga simbol kekuatan dalam berdakwah Islam, motif jambangan simbol agama Islam, dan motif bunga tumbuhan simbol kesuburan ajaran Islam, sedangkan warna merah, biru dan putih simbol keselamatan dari Allah SWT.

3.Ornamen tersebut dilihat dari context
Mengangkat mitos Ki Ageng Selo sewaktu menangkap dan menahlukkan halilintar atau petir (Jawa: bledeg). Mitos ini divisualisasikan kedalam ornamen simbolis dan dijadikan sebagai media dakwah Islam yang dilakukan Walisanga.

Kesimpulannya, nilai-nilai Islam yang terkandung dalam ornamen Pintu Bledeg disimbolkan kedalam warna dan motif-motif ornamen simbolis. Simbol-simbol tersebut adalah simbol konstitutif yaitu simbol-simbol yang terbentuk sebagai kepercayaan-kepercayaan dan merupakan inti dari agama Islam.

Mihrab
Adalah tempat pengimaman, didalamnya terdapat hiasan gambar bulus yang merupakan prasasti "Condro Sengkolo". Prasasti ini memiliki arti "Sariro Sunyi Kiblating Gusti", bermakna tahun 1401 Saka atau 1479 M (hasil perumusan Ijtihad). Di depan Mihrab sebelah kanan terdapat mimbar untuk khotbah. Benda arkeolog ini dikenal dengan sebutan Dampar Kencono warisan dari Majapahit.

Dampar Kencana
Benda arkeologi ini merupakan peninggalan Majapahit abad XV, sebagai hadiah untuk Raden Fattah Sultan Demak I dari ayahanda Prabu Brawijaya ke V Raden Kertabumi. Semenjak tahta Kasultanan Demak dipimpin Raden Trenggono 1521–1560 M, secara universal wilayah Nusantara menyatu dan masyhur, seolah mengulang kejayaan Patih Gajah Mada.

Soko Tatal / Soko Guru

Merupakan tiang utama penyangga kerangka atap masjid yang bersusun tiga yang berjumlah 4. Masing-masing soko guru memiliki tinggi 1630 cm. Formasi tata letak empat soko guru dipancangkan pada empat penjuru mata angin. Yang berada di barat laut didirikan Sunan Bonang, di barat daya karya Sunan Gunung Jati, di bagian tenggara buatan Sunan Ampel, dan yang berdiri di timur laut karya Sunan Kalijaga Demak. Masyarakat menamakan tiang buatan Sunan Kalijaga ini sebagai Soko Tatal.

Situs Kolam Wudlu

Situs ini dibangun mengiringi awal berdirinya Masjid Agung Demak sebagai tempat untuk berwudlu. Hingga sekarang situs kolam ini masih berada di tempatnya meskipun sudah tidak dipergunakan lagi.

Menara

Bangunan sebagai tempat adzan ini didirikan dengan konstruksi baja. Pemilihan konstruksi baja sekaligus menjawab tuntutan modernisasi abad XX. Pembangunan menara diprakarsai para ulama, seperti KH.Abdurrohman (Penghulu Masjid Agung Demak), R.Danoewijoto, H.Moh Taslim, H.Aboebakar, dan H.Moechsin.

Description: masjid agung demak, masjid demak, demak

Liga Muslim di India

Sejarah India terbagi atas tiga fase, fase pertama adalah fase Hindu (kuno), fase kedua adalah fase Islam (pertengahan), dan fase ketiga adalah fase Inggris (modern). Pada masa India kuno, masyarakat India merupakan masyarakat yang hebat, tetapi selanjutnya mereka diserang oleh kaum barbar. Kedatangan orang Islam di India juga dianggap sebagai penjajah dan menghancurkan masyarakat Hindu India Kuno. Selanjutnya India memasuki fase Inggris atau fase modern. Masyarakat Hindu di India menganggap kedatangan bangsa Inggris adalah sebagai penolong. Padahal kita ketahui bangsa barat yang datang selalu melakukan penjajahan.

Politik sparatis Lord Curzon dan persatuan golongan Islam Hindu dalam menentang pemerintah kolonial, tidak hanya beralasan untuk memperbaikai administrasi. Tujuan utamanya adalah meruncingkan permusuhan umat Muslim dan Hindu di India. Curzon berfikir dengan sedikitnya penduduk muslim di bagian barat, maka orang Islam akan segera meninggalkan kongres. Akan tetapi usaha untuk mempecah belah umat Muslim India gagal. Cita-cita politik dari gerakan kebangsaan telah membuat India ingin merdeka menjadi negara yang mandiri. Dalam usaha menuntut kemerdekaan dari kolonial terjadi beberapa hal diantaranya didirikannya Liga Muslim pada tahun 1906.


A. AWAL BERDIRINYA LIGA MUSLIM
Pada tahun 1906, di kota Dacca didirikan sebuah organisasi yang disebut dengan Liga Muslim. Beberapa tokoh pendirinya antara lain yaitu Nawab Sir Khwaja Salimullah, Nawab Waqar-ul-Mulk Kamboh, Nawab Mohsin-ul-Mulk, Muhammad Ali Jinnah dan Syed Ameer Ali. Tujuan dibentukknya Liga Muslim adalah untuk membela kepentingan kaum muslimin disegala bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan yang bersumber pada Islam. Pertentangan- pertentangan antara golongan Muslim dan Hindu telah mengakibatkan terjadi perpisahan antara kedua belah pihak. Terjadinya pertentangan ini akan mengakibatkan pecahnya India menjadi dua negara semakin terbukti. Penduduk India yang kebanyakan beragama Hindu dan agama Islam adalah agama minoritas, mengakibatkan perbedaan dalam segala hal, pembentukan Liga Muslim diharapkan dapat melindungi hak-hak umat muslim di India dan agar umat muslim bisa duduk sejajar dalam pemerintahan serta dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan pemerintah setelah India merdeka kelak.

Berita gembira dari pemerintah kolonial Inggris yang akan menetapkan status India membuat bangsa India ingin ikut andil dalam menentukan nasibnya sendiri secara resmi sesuai dengan undang-undang. Tidak mau ketinggalan golongan Islam sebagai penduduk minoritas juga ingin ikut andil dalam penentuan kemerdekaan. Sebagai golongan minoritas di India, golongan Islam telah meminta kepada pemerintah Inggris agar golongan Islam sebagai golongan minoritas di India bisa menyumbang wakil-wakilnya dalam pemerintahan melalui pemilihan yang terpisah, sesuai dengan undang-undang yang akan dibuat oleh pemerintah kolonial Inggris dalam rencana pembaharuan India. Tuntutan yang di ajukan oleh golongan muslim telah di setujui oleh Lord Minto dan dimasukkan kedalam undang-undang. Dengan disetujuinya permintaan golongan muslim maka tejadi ketegangan antara golongan Hindu dan Islam, golongan Hindu tidak setuju jika ada golongan Islam yang ikut dalam pemerintahan.

Tuntutan golongan Islam sebagai golongan minoritas di India menjadi titik awal dari pertentangan antara golongan Islam dan Hindu dari tahun 1911-1916. Dalam sebuah analisa tentang kekacauan-kekacaun antar agama antara tahun 1920 dan 1940, Dr. Amberdkar menggambarkan pada masa itu merupakan masa perang saudara antara Hindu dan Muslim yang diiringi perdamaian yang pendek. Pada bula maret 1931 di daerah Cawnpore diperkirakan 400-500 orang dibunuh dari provinsi Bombay antara Februari 1929 dan april 1938 terjadi kekacaun yang mengakibatkan 560 orang meninggal dan 4500 orang luka.

Di provinsi Benggala terjadi kekerasan yang sangat luar biasa yang mengakibatkan terjadinya pemerkosaan terang-terangan, pembunuhan, pembakaran hidup-hidup. Semua kejadian itu tidak hanya dilatarbelakangi oleh persetujuan undang-undang oleh Lord Minto tetapi juga disebabkan masalah kecil seperti perbedaan kebiasaan antara orang Hindu dan Muslim, selain itu masalah ekonomi juga melatarbelakangi permasalahan tersebut. Contohnya di Benggala Timur kebanyakan tuan tanah adalah orang Hindu dan orang Muslim kebanyakan berhutang kepada tuan tanah. Dengan semua kejadian itu maka jelas sekali peranan liga muslim lebih untuk menengahi perselisihan antara orang Hindu dan Muslim. Dan liga Muslim juga berperan untuk mencapai hak-hak orang-orang muslim di India.


B. PERAN LIGA MUSLIM DALAM KEMERDEKAAN INDIA
Setelah dibentuk pada tahun 1906, Liga Muslim mulai melakukan tugasnya yaitu membela kepentingan kaum muslim disegala lapangan kehidupan ekonomi, politik, sosial serta kebudayaan yang bersumber Islam. Presiden Liga Muslim pada tahun 1913 adalah Muhammad Ali Jinnah. Liga Muslim banyak melakukan pembicaraan dan perundingan dengan pihak kongres Nasional. Salah satu hasil dari perundingan yang dilakukan oleh Liga Muslim adalah Perjanjian Lucknow pada tahun 1916. Menurut perjanjian Lucknow umat Islam India akan memperoleh daerah pemilihan terpisah dan ketentuan ini akan dicantumkan dalam Undang-undang Dasar India yang akan disusun kelak kalau telah tiba waktunya. Pada tahun 1930- 1932 diadakan Konferensi Meja Bundar oleh Inggris, konferensi ini bertujuan untuk meninjau perubahan-perubahan tata negara.

Gambar : Muhammad Ali Jinnah

Undang-undang Pemerintah India tahun 1935 tidak membuat puas Kongres atau kaum Muslim. Liga Muslim mengetahui bahwa sebagian tuntutannya dikabulkan, yaitu provinsi Sind dan North West Frontier dijadikan sebagai provinsi yang mayoritas adalah orang muslim. Di Punjab orang muslim menduduki 49 persen dari semua kursi, dan di Benggala orang muslim mendapat 47 persen.

Bagian federasi dari undang-undang 1935 tidak dilakukan, tetapi baik kongres maupun liga pada tahun 1937 memperjuangkan dalam pemilihan dewan provinsi yang baru. Dibawah kepemimpinan Jawaharlal Nehru dan dengan rencana tentang perubahan ekonomi dan sosial, kongres banyak memperoleh suara mayoritas dalam lima dari sebelas Dewan provinsi, dan menjadi golongan terbesar dari dua provinsi lainnya. Pemerintahan-pemerintahan Kongres dibentuk di Bombay, Madras, Central Frovinces, United Provinces, Bihar, Orissa, dan North West Frontier Province. Dalam konstitusi banyak diambil tokoh-tokoh muslim ke dalam kabinet. Dalam prakteknya suatu parlemen yang mempunyai mayoritas besar tidak perlu berkoalisi dengan partai lainnya. Pandangan Liga adalah menteri-menteri muslim itu diangkat bukan karena mereka berhak, tetapi mereka mewakili kaum muslim, mereka harus memiliki rasa percaya diri penuh sebagai wakil muslim dalam badan legislatif.

Gambar : Jawaharlal Nehru

Antara tahun 1938 dan akhir tahun 1942, liga telah memperoleh kemenangan empat puluh enam dari lima puluh enam pemilihan-pemilihan darurat dalam dewan konstituante dari provinsi-provinsi. Kemarahan orang-orang muslim atas apa yag mereka dapatkan dalam bulan Agustus 1939, Liga menganjurkan kepada pemerintah kolonial Inggris agar membatalkan bagian federasi Konstitusi 1935. Sejak tahun 1924 pembagian India antara kaum Hindu dan Muslim telah diusulkan oleh salah satu pemimpin Hindu. Ditahun 1933, Rahmat Ali menciptakan nama Pakistan dan sejak saat itu mereka berjuang untuk mencapainya. Setelah muncul rencana pembentukan Pakistan oleh Rahmat Ali, orang muslim yang sudah terlalu menderita berfikiran untuk mendirikan negara muslim. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang muslim dan barulah mereka merasa menjadi orang India.

Partai-partai Islam di India bertumpu pada Liga Muslim. Pertentangan antara umat Islam dan Hindu di India sudah bukan karena masalah yang ditimbulkan akibat perjanjian Lucknow, tetapi karena tuntutan minoritas yang menganggap golongan Hindu lah yang melanggar perjanjian yang mereka buat sendiri. Ditengah kemelut antara golongan Hindu dan Muslim akhirnya India memperoleh kemerdekaan.


Description: liga muslim di india, liga muslim, sejarah asia selatan

Krisis Ekonomi dan Kondisi Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 1965-1966

Tahun 1965-1966 merupakan tahun yang kelam bagi masyarakat Indonesia, karena pada tahun itu Peristiwa Gerakan 30 September terjadi, para petinggi militer Indonesia ditangkap dan dibunuh oleh kelompok orang yang ingin mengkudeta pemerintahan saat itu, beberapa kantor pemerintahan (diantaranya kantor RRI) juga berhasil diduduki oleh kelompok yang mengatasnamakan PKI (Partai Komunis Indonesia). Situasi tersebut mengakibatkan kondisi politik, militer, sosial dan ekonomi menjadi sangat kacau. Terlebih memang pada tahun-tahun itu Indonesia mengalami krisis ekonomi yang begitu hebat karena pemerintah dibawah pemerintahan Soekarno tidak berhasil mengendalikan laju perekonomian saat itu, kondisi politik yang terus mengalami perubahan juga berdampak akan hal itu sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mulai berkurang. Keadaan ekonomi saat itu mengalami stagflasi (stagnasi dan inflasi).

Pada bulan Agustus 1965 Soekarno menarik Indonesia dari hubungan-hubungan yang masih tersisa dengan dunia kapitalis (Dana Moneter Internasional/IMF, Interpol, Bank Dunia). Kini struktur sosial, politik, dan ekonomi bangsa Indonesia hampir runtuh. Inflasi sangat tinggi, dengan harga-harga barang naik sekitar 500 persen selama setahun itu.Diduga harga beras pada akhir tahun 1965 sedang naik sebesar 900 persen setiap tahun. Kurs pasar gelap untuk rupiah terhadap dolar Amerika jatuh dari Rp 5.100,00 pada awal tahun 1965 menjadi Rp 17.500,00 pada kuartal ketiga tahun itu dan Rp 50.000,00 pada kuartal keempat.

Rakyat kesulitan mendapat kebutuhan pokok. Defisit saldo neraca pembayaran dan defisit keuangan pemerintah sangat besar (1965 : defisit 200% APBN). Jumlah pendapatan pemerintah rata-rata Rp 151 juta (’55-65), sedangkan pengeluaran rata-rata 359 juta atau lebih dari 100% pendapatan. Kegiatan sektor pertanian dan sektor industri manufaktur relatif terhenti karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung. Tingkat inflasi sangat tinggi, mencapai lebih dari 300 - 500% per tahun.

Gambar : Soekarno

Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu yang sangat rendah mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno dan PKI meluntur. Inflasi yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung tinggi, rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa faktor yang berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Suharto-Nasution untuk menaikkan gaji para tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur. Sebagai akibat dari inflasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-hari hanya makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, serta bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya; merekapun menggunakan kain dari karung sebagai pakaian mereka.

Faktor ekonomi ini menjadi salah satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan keenam jenderal tersebut, yang berakibat adanya gerakan anti terhadap PKI dan timbul pembantaian orang-orang yang dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali serta tempat-tempat lainnya.
Pemerintah melakukan Devaluasi pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi. Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa orde lama banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

Di kota-kota besar, kota-kota kecil, dan desa-desa kaum komuis maupun yang anti komunis merasa yakin akan cerita-cerita tentang sedang dipersiapkannya regu-regu pembunuh dan sedang disusunnya daftar calon para korbannya. Ramalan-ramalan, pertanda-pertanda, dan tindak kekerasan merajalela. Sejak akhir bulan September dengan berkumpulnya puluhan ribu tentara di Jakarta dalam rangka mempersiapkan peringatan Hari Angkatan Bersenjata pada tanggal 05 Oktober, dugaan-dugaan tentang akan terjadinya kudeta menjadi semakin santer. Pada tanggal 20 September,Yakni akhirnya mengumumkan bahwa angkatan darat menetang pembentukan “angkatan kelima”
Pada tanggal 30 September malam sampai 01 Oktober 1965 ketegangan-ketegangan meletus karena terjadinya percobaan kudeta di Jakarta.Pada tanggal 30 September 1965 malam struktur yang lemah tersebut hancur.Kejadian itu berlangsung berbulan-bulan sebelum akibat-akibatnya menjadi jelas, tetapi perimbangan kekuatan-kekuatan yang bermusuhan yang mendukung demokrasi terpimpin telah berakhir.

Memasuki tahun 1966 mengalami peralihan pemerintahan dari tangan Soekarno (Orde Lama) ke tangan Soeharto(Orde Baru) banyak kalangan menilai ini juga peralihan paham dari sosialis ke kapitalis. Kondisi saat itu benar-benar memperihatinkan bagi rakyat. Pemerintah melakukan beberapa sasaran kebijakan terutama untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada Orde Lama. Presiden Soeharto memulai Orde Baru dalam dunia pemerintahan Indonesia dengan mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Gambar : Soeharto

Beberapa langkah-langkah yang diambil Soeharto yang berkaitan dengan social ekonomi pada awal pemerintahannya ialah meminjam dana moneter IMF untuk perbaikan ekonomi Indonesia, kemudian ada sedikit langkah diskriminasi bagi orang tionghoa yang pada saat itu disingkirkan dari dunia politik praktis dan pembatasan-pembatasan ruang gerak seperti pelarangan seni barongsai, tidak adanya Hari raya Imlek, dan pelarangan penggunaan bahasa mandarin. Langkah-langkah tersebut disinyalir diambil karena arah politik Soeharto lebih ke dunia barat (Amerika) sedangkan tionghoa merupakan paham komunis sosialis. Akan tetapi kondisi ini terus diperjuangkan oleh orang-orang Tionghoa sehingga orang tionghoa boleh tetap bergerak, dan justru pergerakan mereka berkembang di perekonomian Indonesia.


Description: krisis ekonomi 1965-1966, kondisi sosial masyarakat indonesia 1965-1966, krisis ekonomi indonesia

Protest Movements in Rural Java

Masyarakat Jawa sebagian besar merupakan masyarkat agraris yang memandang tanah sebagai aset penting dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan tanah merupakan sumber daya alam yang diolah untuk keperluan hidup. Tanah bagi masyarakat agraris berfungsi sebagai aset prduksi untuk dapat menghasilkan komoditas hasil pertanian, baik untuk tanaman pangan ataupun tanamanperdagangan. Tingginya apresiasi masyarakat Jawa dalam memaknai tanah, bahkan dalam mempertahankan tanah harus dibelameskipun sampai mati, tidak peduli pecahnya dada dan tumpahnya darah.

A. GERAKAN ANTI PEMERASAN PADA KALANGAN PETANI
Pada masa kolonial dikenal sebutan tanah partikelir. Tanah-tanah partikelir itu terjadi sebagai hasil penjualan oleh Belanda, sejak zaman VOC sampai perempat pertama abad XIX. Di tanah-tanah yang dimiliki swasta itu, pemilik memperoleh hak untuk menarik pajak (tjuke) dan layanan (tenaga kerja) pada para petani di atasnya, sehingga kalau pajak dan layanan itu berlebihan dan memberatkan menimbulkan gejolak. Tanah partikelir terdapat di sekitar Batavia di sebagaian besar daerah pedalaman antara Batavia dan Bogor, dan di daerah Banten, Krawang, Cirebon, Semarang, dan Surabaya .Tanah partikelir kemudian tidak hanya dikuasai oleh kumpeni atau kemudian pemerintah kolonial, tatapi juga oleh para tuan tanah. Hal ini karena terjadi pengalihan hak atas tanah partikelir kepada pada tuan tanah baik melalui pemberian ataupun penjualan.

Pada tahun 1915 di Jawa terdapat 582 tanah partikelir yang meliputi luas tanah sekitar 1,3 juta bau (1 bau = 0,8 hektar) dan dengan penduduk sebanyak sekitar 1,8 juta jiwa sebagian besar tanah itu dimiliki oleh persekutuan usaha bersama, oleh tuan-tuan tanah bangsa Eropa yang tinggal di luar Indonesia dan oleh orang-orang Cina. Permasalahan persengketaan tanah yang terjadi pada kalangan masyarakat menurut Sartono Kartodirdjo mampu menggerakan masyarakat, dalam hal ini adalah petani,untuk melakukan gerakan protes petani, sebuah gerakan protes menentang pemaksaan oleh tuan tanah maupun pemerintah , Permasalahan tanah ini pulalah yang dapat memicu gerakan petani lainnya, yakni gerakan messianistis,yakni gerakan yang menginginkan terciptanya dunia baru serba adil, dan gerakan revivalis yakni gerakan yang ingin membangkitkan kejayaan masa lampau, menghapuskan pajak-pajak atas tanah.

Gambar : Jawa

Sartono Kartodirdjo dalam bukunya yang berjudul "Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrests in The Nineteenth and Twentieth Centuries" menjelaskan bahwa ada beberapa toplogi gerakan petani. Tipe-tipe itu adalah anti penghisapan (anti-extortion), gerakan mesianistis, gerakan revivalisme, dan gerakan sektarian, dan gerakan lokal Sarekat Islam. Akan tetapi, gerakan petani yang berkaitan dengan perubahan penguasaan tanah pada masa kolonial yang akan diangkat dalam tulisan ini lebih mengarah pada gerakan anti penghisapan (anti-extortion).

Gerakan anti penghisapan (anti-extortion) merupakan gerakan yang terjadi di tanah partikelir, yaitu wilayah yang dibeli oleh swasta dari BelandaAgitasi ,kaum petani yang timbul di tanah partikelir sepanjang abad XIX dan awal XX merupakan suatu gejala historis darimasyarakat petani probumi.

Pada umumnya hampir semua kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di tanah partikelir itu merupakan akibat dari adanya pungutan pajak yang tinggi dan tuntutan pelayanan kerja yang berat terhadap kaum petani daerah itu. Para tuan tanah yang menguasai tanah partikelir senantiasa melakukan eksploitasi dengan cara menarik hasil secara langsung, mengumpulkan uang sewa, dan bagian panen, dan ada pula yang memungut pajak beserta tenaga kerja dari petani-petani yang menanami tanah tersebut. Para tuan tanah dapat bertindak sewenang-wenang seperti memaksakan sefala macam kehendaknya, menuntut penyeahan tenaga kerja, serta mengusir para petani apabila mereka tidak dapat membayar hutangnya atau memenhi pekerjaan yang diminta, serta membayar pajak sebagaimana mestinya.

Salah satu contoh gerakan petani dalam melawan tuan tanah adalah gerakan yang terjadi di Ciomas pada tahun 1886. Perisiwa ini merupakan suatu pertentangan antara petani, tuan tanah dan pemerintah, dan dengan jelas menampilkan situasi yang ricuh. Gerakan ini terjadi ketika di Jawa Barat kepemimpinan gejolak Ciomas direkrut dari petani sendiri. Salah satu pemim pinnya adalah Apan. Apan berperan sebagai imam mahdi dan menyerukan perang suci. Pimpinan yang lain, Mohamad Idris, memakai gelar panembahan yang merupakan tipikal gerakan messianisme.

Sebelum memuncaknya perlawanan di daerah Ciomas terjadi eksploitasi yang sangat meningkat setelah para tuan tanah berusaha mengintensifkan produksiyna untuk kepentingan pasaran di luar desa. Di Ciomas merebak berbagai kerusuhan yang disebabkan oleh penarikan cukai yang berlebihan. Selain itu terjadi ketidakadilan yang berhubungan dengan praktik perbudakan, seperti mewajibkan petani mengangkut hasil panen milik tuan tana dari sawah dengan jarak yang jauh. Selain itu ada pula adanya praktik kerja paksa terhadap masyarakat, adanya kewajiban-kewajiban untuk menyerahkan hasil bumi, adanya penyitaan terhadap aset ketika tidak memenuhi kewajiban, adanya perluasan penguasaan tanah, pengawasan penjualan ternak, rumput, kayu, dan penebangan kayu. Kemudian ada pula kewajiban bagi wanita dan anak-anak untuk bekeja seama sembilan hari setiap bulannya.

Situasi tersebut akhirnya memunculkan situasi yang buruk sampai ahirnya memunculkan situasi konflik yang tajam. Selain itu, adanya hal-hal tersebut meyebabkan terjadinya migrasi sekitar 2000 orang ke luar wilayah untuk menghindari pajak dan timbulnya penolakan para petani untuk bekerja paksa di perkebunan kopi. Ketidakpuasan itu kemudian meletus sebagai perlawanan yang terbuka dan yang penuh kekerasan.

Pada bulan Februari 1886 camat Ciomas terbunuh, kemudian di bawah pimpinan Idris pada 19 Mei 1886 daerah Ciomas selatan berhasil diduduki.Kemudian sehari setelah itu terjadi pembunuhan terhadap kalangan tuan tanah. Selain di Ciomas, ada pula gerakan anti tuan tanah di daerah tangerang pada 1924. Latar belakang gerakan anti tuan tanah di Tangerang Tahun 1924
dipengaruhi oleh keadaan Tangerang pada tahun 1924, yaitu penindasan yang dilakukan oleh

Pemerintah Kolonial Belanda dan tuan-tuan tanah Cina yang semakin membuat penduduk pribumi menjadi menderita dan dirugikan. Gerakan anti tuan tanah di Tangerang merupakan gerakan radikal dalam persaingan untuk memperoleh dukungan dan kesetiaan kaum tani di daerah Tangerang melawan Pemerintah Kolonial Belanda dan tuan-tuan tanah Cina.Gerakan petani di Tangerang berkembang dengan rasa-rasa identitas kepribumian tentang kemerdekaan, kebebasan dan persamaan untuk masyarakat di Tangerang.

Setelah 10 terjadi gerakan anti tuan tanah petani di Tangerang yang dipimpin oleh Kaiin Bapak Kajah, tanggal 10 Februari 1924 pemerintah kolonial Belanda menjadi bingung. Oleh pemerintah kolonial Belanda gerakan petani ini disimpulkan sebagai gerakan ratu adil yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial , politik sebagai faktor kondisional dalam masyarakat petani di tanah partikelir Tangerang sebagai penyebab munculnya gerakan petani di Tangerang untuk menuntut pengembalian tanah partikelir dari tangan orang-orang Cina.

Dari penjelasan di atas, tampak terlihat bahwa terjadi proses perubahan struktur masyarakat seperti hilangnya persekutuan hidup di dalam desa. Pada tanah partikelir tuan tanah melakukan ekspoitasi terhadap tanah dan petani yang hidup di daerahnya. Selain itu, terjadi proses hilangnya persekutuan hidup di dalam desa. Di tanah partikelir terbentuk kehidupan organisasi desa yang lepas dan meletakkan para tuan tanah menjadi lebih kuat dalam kedudukan yang berkuasa, serta menguatkan cengkeramannya atas kaum petani. Pada tanah partikelir tidak ada lagi hubungan yang bersifat mutualisme, tetapi beralih pada aspek komersialisasi pertanian.


B. SAREKAT ISLAM SEBAGAI GERAKAN LOKAL
Sarekat Islam (SI) adalah sebuah organisasi perdagangan berlandaskan hukum Islam. SI adalah salah satu organisasi kebangsaan di Indonesia. Tujuan dari SI awalnya adalah melawan dominasi pedagang asing dan keturunan dengan nama Sarekat Dagang Islam (SDI). Organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1905, dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim (khususnya pedagang batik) agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Timur Asing.

Gambar : Hadji Oemar Said Tjokroaminoto

Pada tahun 1912, oleh pimpinannya yang baru Haji Oemar Said Tjokroaminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam (SI). Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang lain seperti politik. Jika ditinjau dari anggaran dasarnya, dapat disimpulkan tujuan SI adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan jiwa dagang.
2. Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha.
3. Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat.
4. Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam.
5. Hidup menurut perintah agama.

SI tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Tujuan SI adalah membangun persaudaraan, persahabatan dan tolong-menolong di antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat muslim. HOS Tjokroaminoto itulah yang meletakkan nilai-nilai dasar pergerakan kaum terjajah dengan bertumpu pada dimensi religiusitas dengan akar keislaman, nasionalisme keindonesian, dan kerakyatan (demokrasi) bagi kebangunan kaum Bumi Putera (Inlander). Titik tujuanya adalah kehendak mengenyahkan penjajah Belanda, dan diraihnya sebuah pemerintahan sendiri yang dipegang, ditentukan, dan dijalankan oleh bangsa Indonesia secara mandiri.

Serikat Islam adalah perkembangan bentuk dari serikat dagang Islam (SDI), di Solo, oleh H Samanhudi dan kawan-kawan, 16 Oktober 1905. Tahun 1911 oleh haji semanhudi, atas anjuran dari HOS Colkroaminoto, kata dagang dari SDI dihilangkan dengan maksud agar ruang gerkanya lebih luas lagi, tidak hanya dalam perdagangan saja.

Adapun kegiatan politik SI semakin panas ketika terjadinya krisis ekonomi di Hindia Belanda, sebagaimana yang dipaparkan oleh Ulbe Bosma:

“Islamic movements had already been active in nineteenth-century Java, and allegedly played a role in the many rebellions in the countryside. In that respect the early twentieth century showed a marked contrast in that Sarekat Islam had maintained a fairly cordial relationship with the Indies government during its first years of existence. Relations between Sarekat Islam and the colonial government rapidly deteriorated after the War (world war I)—not because of a process of “othering,” but as a result of a fierce economic struggle. It was not a time for politics of identity, but of anti- colonialism in which one could be communist and Muslim at the same time.”

Dalam kongres-kongres SI (Sjarikat Islam) mereka melancarkan kritik-kritik pedas terhadap situasi sosial-ekonomi yang menyedihkan: upah yang sangat rendah, kerja paksa, pajak tanah, tanah partikelir, industri gula, dsb. Sejak kejadian itu, perjuangan ekonomi memperlihatkan sifatnya sebagai gerakan massa, sehingga oleh karenaya menstimulasi pengaruh pada pergerakan politik.

C. GERAKAN PERLAWANAN SOSIAL
Gerakan-gerakan para petani digolongkan menjadi 3 yaitu:

1.Gerakan para Petani (Gerakan melawan ketidakadilan)
Gerakan-gerakan para petani menunjukkan bahwa masyarakat menghendaki perbaikan kehidupan. Gerakan protes ini umumnya baru berakhir setelah para pemimpinnya ditangkap atau dibujuk oleh Pemerintah Belanda.Ideologi pokok yang mendorong gerakan ini adalah adanya rasa dendam terhadap keadaan sosial ekonomi bagi pendukungnya.

2.Gerakan Ratu Adil
Dalam gerakan ini dipercaya akan muncul seorang penyelamat yang disebut Ratu Adil atau Imam Mahdi.Terjadi di desa Sidoharjo, 27 Mei 1903, Pemimpinnya Kasan Mukmin, yang akhirnya terbunuh dalam suatu serangan yang dilakukan Belanda. Terjadi di Kediri dipimpin oleh Dermojoyo yang akhirnya mengalami nasib sama dengan Kyai Kasan Mukmin.

3.Gerakan Keagamaan
Salah satu gerakan keagamaan ini adalah gerakan yang dilakukan oleh kelompok Budiah pada pertengahan abad ke-19, dipimpin oleh Haji Muhammad Rifangi dari Cisalak PekalonganTujuan gerakan ini adalah melawan kebobrokan yang telah merasuki kehidupan rakyat Islam di Jawa dan mengembalikan praktek-praktek keagamaan sesuai ajaran Allah SWT dan Sunnah Rasul.


D. MASA MUNCULNYA PERGERAKAN NASIONAL MENJELANG RUNTUHNYA HINDIA BELANDA (1930-1942)
Sejarah Indonesia sejak tahun 1908 memulai babak baru, yaitu babak pergerakan nasional. Hal itu ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Tiga tahun setelah Boedi Oetomo lahir, tahun 1911 berdiri organisasi bagi orang-orang Islam di Indonesia, yaitu Sarekat Dagang Islam (SDI) di Solo oleh Haji Samanhudi. Lalu namanya dirubah menjadi Sarekat Islam untuk menarik anggota lebih banyak. Selain organisasi yang disebut diatas masih banyak organisasi lain yang didirikan baik bersifat kooperatif maupun radikal, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Tetapi tujuan dari organisasi tersebut hampir sama yaitu kemerdekaan Indonesia walaupun tidak terang-terangan diungkapkan. Masa pergerakan nasional di Indonesia terbagi menjadi tiga masa. Dari masa kooperatif, masa radikal, terakhir masa bertahan.

Pada masa awal tahun 1930-an pergerakan kebangsaan Indonesia mengalami masa krisis. Keadaan seperti itu disebabkan beberapa hal. Pertama, akibat krisi ekonomi atau malaise yang melanda dunia. Kedua, diterapkannya pembatasan hak berkumpul dan berserikat yang dilakukan pengawasan ekstra ketat oleh polisi-polisi Hindia Belanda yang diberi hak menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh partai politik.Ketiga, tanpa melalui proses terlebih dahulu Gubernur Jenderal dapat menyatakan suatu organisasi pergerakan atau kegiatan yang dilakukannya bertentangan dengan law and order.

Hal diatas menjadi semakin parah ketika Hindia Belanda diperintah Gubernur Jenderal yang konservatif dan reaksioner yaitu de Jonge (1931-1936). Periode awal 1932 sampai dengan pertengahan 1933 tidak hanya ditandai oleh perpecahan gerakan nasionalis serta kegagalan usaha pengintegerasian organisasi-organisasi nasionalis, tetapi juga oleh aksi politik yang semakin meningkat terutama sebagai dampak politik agitasi yang dijalankan oleh Soekarno. Maka dari itulah gerak-gerik Partindo dan PNI Baru senantiasa diawasi secara ketat.

Pemerintah Hindia Belanda tidak bersedia memulihkan hak politik bagi pergerakan nasional di Indonesia. Tetapi Hindia Belanda masih membiarkan organisasi pergerakan yang moderat untuk hidup. Hal itu juga disebabkan beberapa hal seperti menjamin demokrasi yang makin tumbuh pasca Perang Dunia I, keamanan yang diciptakan organisasi itu, dan sebab-sebab lainnya yang dianggap tidak merugikan pihak Hindia Belanda.

Pemerintah Belanda tidak hendak mematikan pergerakan di Indonesia. Mereka tahu bahwa perasaan rakyat yang tidak tersalurkan karena dibungkam oleh pemerintah akan mencari jalan lain yang dapat menimbulkan gerakan-gerakan eksplosif yang tidak diinginkan. Pemerintah Hindia Belanda hanya hendak melemahkan aktivitas prgerakan yang bersifat radikal-revolusioner. Yang diharapkan oleh pemerintah kolonial adalah semacam nasionalisme yang lunak dan kompromis, yang dapat digunakan sebagai alat untuk membendung perasaan rakyat yang membara dan menyalurkan ke arah pergerakan yang tidak membahayakan kedudukan pemerintah Hindia Belanda.


Description: protest movements in rural java, protest movements, sejarah sosial ekonomi

Pertanian dan Kemiskinan di Jawa

Pertanian dan kemiskinan di Jawa berhubungan erat dengan tingkat upah dan gaji. Selama petani memperkerjakan buruh upahan, maka mereka harus bersaing dengan industri dan pemerintah dalam kedudukannya sebagai majikan. Dibalik itu terdapat kenyataan bahwa penduduk industri dengan daya beli yang kuat merupakan konsumen yang baik bagi hasil-hasil lading dan pengolahan hasil-hasil ternak, dan memungkinkan adanya intensifikasi yang besar. Dan pada akhirnya tingkat gaji berpengaruh besar terhadap pengeluaran pemerintah dan beban pajak yang berhubungan erat dengan pendapatan dari pertanian yang tidak boleh memungut lebih dari jumlah tertentu.

Produktivitas petani di Jawa, dibandingkan dengan petani di Eropa dan Amerika sebenarnya pendapatan petani per hektar tidak kalah tinggi akan tetapi tanah usaha tani di Jawa sangat sempit dan terbatas sehingga pendapatan petani Jawa menjadi kecil dalam lingkungan penduduk yang sangat padat. Dalam masyarakat petani Jawa hanya terdapat diferensiasi social yang kecil untuk upah buruh tani di dalam lingkungan solidaritas desa. Selain itu tingkat hidup masyarakat Jawa dianggap lebih rendah, kemudian beban pajak yang diterapkan justru ditaksirkan lebih berat.

Pengaruh resesi ekonomi di Jawa digambarkan dalam hal produksi dan distribusi pangan, stabilisasi harga pangan dan gejala kurang pangan pada sebagian penduduk. Begitu pula diuraikan penghasilan uang dari pertanian, soal pajak tanah, kredit dari Bank pemerintah maupun dari dinas pegadaian dan penghasilan sampingan.


A. PERTANIAN PENDUDUK ASLI DAN TINGKAT UPAH DI JAWA DAN MADURA
Faktor alam dapat mempengaruhi hasil pendapatan meliputi hasil pendapatan meliputi hasil panen, karena dengan iklim dan keadaan tanah yang sesuai membuat panen dapat dilakukan dua kali. Pendapatan sektor pertanian dapat ditempuh melalui dua jalan yang kedua-duanya memberikan kesimpulan-kesimpulan berharga tergantung pada tujuan penelitian. Luas perusahaan di Jawa rata-rata kecil, oleh karena itu menjadi sebab tingginya pendapatan dari tanah. Hal tersebut tentu saja berpengaruh besar terhadap pendapatan petani, sedangkan jumlah wajib pajak di Jawa tidak boleh dipakai untuk menghitung besarnya rata-rata perusahaan.

Gambar : Pertanian

Disini dapat dibuat perhitungan-perhitungan dengan angka per hektar atau perusahaan. Pendapatan masyarakat dapat dibagi atas:

a. Upah-upah kerja
b. Hak upah petani dan keluarganya
c. Pajak-pajak
d. Hasil bersih, terdiri atas bunga modal dan keuntungan pengusaha.

Penyebab pendapatan petani di Jawa dan Madura menjadi rendah adalah bukan karena produktivitasnya yang kurang, namun merupakan akibat dari padatnya penduduk. Sedangkan mengenai tingkat upah di Jawa dan Madura, lebih bersifat diferensiasi geografis yang berarti patokan gaji setempat. Hal tersebut menyebabkan timbulnya perbedaan yang besar antara tingkat pendapatan di kota dengan kawasan pedesaan. Sehingga timbul dorongan yang berlebihan terhadap profesi pegawai negeri.


B. PENDAPATAN RAKYAT DAN BEBAN PAJAK DI JAWA DAN DAERAH SEBERANG
Dengan berlandaskan tafsiran dan perkiraan, Gotzen menyimpulkan bahwa pendapatan rata-rata per kepala penduduk daerah Seberang dan Jawa/Madura tidak berbeda satu sama lain, dan bahwa beban pajak kalau dihitung dalam presentasi dari pendapatan itu di Daerah Seberang jauh lebih tinggi dari tariff Jawa, dapat dikatakan mengherankan.

Dari data statistik menegenai masalah impor, dapat diketahui bahwa kegiatan konsumsi di Daerah Seberang memiliki komoditi yang lebih besar, lebih beraneka ragam, dan lebih bermutu daripada di Jawa dan Madura. Pendapatan perkapita yang tinggi dari penduduk Daerah Seberang berasal dari penduduk asli, meskipun pada dasarnya pendapatan yang diperoleh meliputi sektor-sektor di luar perkebunan dan pertanian. Dari tafsiran nominal, jumlah pendapatan penduduk kira-kira 350 juta lebih tinggi dari komplikasi data yang dikumpulkan per daerah. Hal tersebut tentu saja berbanding terbalik dengan hasil pertanian yang menggunakan tolak ukur harga pasar. Hal lain yang dapat diperhitungkan adalah masalah cukai bensin, hal tersebut karena bensin merupakan salah satu factor penting dalam transportasi untuk kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi.

Perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa di Jawa tidak menggunakan atau mengenakan cukai bensin namun berbeda pada Daerah Seberang, di Daerah Seberang cukai bensin dikenakan sangat tinggi bagi penduduk asli. Alasan pemberian cukai yang tinggi tersebut dikarenakan di Daerah Seberang, pada proses pembelian, pengangkutan dan perdagangan tanaman ekspor rakyat lebih besar berada ditangan penduduk asli, sedangkan di Jawa sebagian besar tidak ditangani oleh penduduk asli.

Dari pendapat tersebut tentu saja menaruh beban tertentu terhadap penduduk, ada tiga bentuk beban desa yang penting, antara lain:

1. Penyerahan hak tanah sebesar 10% dari seluruh persawahan di daerah.
2. Dalam bentuk nominal beban uang berjumlah 8,5 gulden.
3. Kalau beban-beban dalam bentuk kegiatan, diadakan ketentuan wajib bekerja.

Dari data survei pada tahun 1930, pendapatan perkapita Daerah Seberang lebih tinggi daripada di Jawa dan beban pajak yang dikenakan relatif lebih rendah. Penyebab pendapatan yang diperoleh berbeda adalah antara tahun 1903 dan 1936 pendapatan di Jawa menurun lebih kuat daripada Seberang.


C. CATATAN MENGENAI KEADAAN PANGAN, PENDAPATAN KEUANGAN DAN KEADAAN EKONOMI RAKYAT, TERUTAMA DI JAWA DAN MADURA

a. Produksi Pangan
Pada tahun 1931 dimulai penyusutan areal tanaman tebu. Hal itu tidak saja tampak pada luas areal sawah yang dipanen, akan tetapi juga pada kenaikan luas tanaman jagung dan kedelai. Persediaan jumlah pangan untuk tahun 1935, kalau penambahan penduduk antara tahun 1927 dan 1935 diperkirakan 10%, dan secara relative terdapat kenaikan pada umbi-umbian. Peningkatan yang besar dari penanaman umbi-umbian sebagian merupakan reaksi normal terhadap tahun panen yang buruk (1943). Hal yang penting lagi ialah perkembangan jumlah pangan yang tersedia selama musim kurang pangan, yaitu apa yang disebut paceklik. Lama masa paceklik ditetapkan, sedapat mungkin sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Data mengenai kemungkinan beras terdapat dalam setiap masa paceklik 1932/1933 dan 1935/1936 .

Saldo ekspor kelapa dan hasil-hasil kelapa untuk Jawa dan Madura sejak dulu telah berubah menjadi saldo impor. Tambahan pangan yang berasal dari impor atau karena pembatalan ekspor mempengaruhi persediaan pangan lainnya, seperti kebutuhan-kebutuhan yang nharus dibayar dari pemasukkan sendiri. Jumlah relatif yang sama disbanding dengan produksi seluruhnya dapat menjurus kea rah kekurangan pangan untuk banyak orang. Kalau musim paceklik panjangnya lebih dari biasa, berarti kebutuhan pangan lebih ekstra dari jumlah tahunan.

b. Distribusi Pangan
• Politik dalam distribusi umum
Jumlah pangan yang tersedia di Jawa dan Madura tahun 1935, kira-kira dapat menutup kebutuhan tahunan kalau itu masih dapat ditambah dengan beberapa impor. Walaupun Jawa dan Madura lebih berswasembada pangan, masalah distribusi untuk persediaan tersebut tidak kurang pentingnya, kendatipun bantuan impor yang diperlukan sangat berkurang. Penambahan kekurangan setempat dan perdaerah produksi tertentu di Jawa sendiri, yaitu didaerah yang mengalami surplus, terutama karena dihapusnya sebagian besar industri tebu. Dengan demikian, distribuski pangan sebagian diatur melalui saluran-saluran lain, sedangkan pembelian dan pengelolaan kelebihan produksi padi, jagung dan kedelai mendapat arti yang besar dalam ekonomi pertanian daerah-daerah tertentu.

• Stabilisasi harga
Untuk Jawa pemerintah memandang perlu mengadakan pembelian dan impor beras agar dapat menjamin perkembangan harga yang sedapatnya merata. Jumlah yang dibeli. Berjumlah 114.525 ton tahun 1943/1935 dan 5.000 ton pada tahun 1935/1936. Dalam beberapa kasus, pemerintah bertindak langsung membiayai sebagian pembelian atau mengambil alih padi yang disediakan untuk pembayaran pajak tanam dengan harga pantas. Dengan peraturan impor beras telah diperoleh stabilisasi tingkat harga padi. Suatu batas yang layak bagi pabrik penggilingan padi dan pedagang beras serta untuk penyebaran yang baik dan mobilitas persediaan beras.

• Kekurangan pangan dan penanggulangannya
Sebagian rakyat yang sedikit banyak tergantung kepada penghasilan uang, telah semakin miskin, sehingga pada bulan-bulan tertentu atau terkadang malah sepanjang tahun, tidak mampu membeli bahan pangan yang lebih baik. Daerah yang mengalami kesulitan seperti terdapat di kabupaten Bogor, Indramayu, Cirebon, Tegal, Banyumas, Cilacap, Bojonegoro, Jombang, Madiun utara serta Kediri Selatan dan Madura mengalami kekurangan besar. Untuk memberantas keadaan seperti itu, pengusaha setempat dan pemerintah pusat selalu menyediakan uang dan kesempatan kerja serta memberi bantuan yang lebih langsung dengan menyediakan pangan murah.

• Keadaan pangan dan kesehatan
Angka kematian seluruh jawa tahun 1934 rata-rata naik 2% dan ini dapat disebut meresahkan karena angka kematian sejak 1930 tiap tahun menurun. Hal ini ditunjuk sebagai akibat keadaan ekonomi yang tidak begitu baik dan telah menyebabkan daya tahan penduduk terhadap penyakit menjadi berkurang.

Beberapa unsur dan gejala keadaan ekonomi:
1. Peredaran uang
2. Perubahan pendapatan uang rakyat pada 1935 dibanding dengan 1939
3. Pajak tanah, bank rakyat, rumah gadai di Jawa dan Madura
4. Impor
5. Kesempatan kerja
6. Upah dan pendapatan sampingan
7. Aneka persoalan

D. MENGUSAHAKAN WARUNG DESA DI JAWA DAN MADURA
Usaha warung diantara penduduk asli di Jawa dan Madura sebagai suatu kenyataan ekonomi, merupakan hal yang penting. Perdagangan kecil ini menguasai seluruh struktur kehidupan social pedesaan dan selayaknya dilihat dalam hubungan dengan gejala-gejala yang khas dari kehidupan tersebut. Pada bulan maret 1658 pemerintah mendekritkan berlakunya pajak pasar dan pajak rumah. Tujuannya yaitu menghapuskan kegiatan “Kelompok Wanita” dan sebagai pengganti dari usaha secara benar sehingga dapat membiayai hidup secara layak.

a.Nilai Tukar di Desa
Peredaran uang yang berlaku hanya disebagian kecil negeri ini, merupakan peristiwa terpenting dalam kehidupan pedesaan. Bagian terbesar dari peredaran uang tersebut, bertalian dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Petani menganggap umumnya menjual sebagian hasil mereka kepada tetangga atau di pasar kepada tetangga atau dipasar kepada pedagang kiosdan pedagang perantara. Transaksi demikian biasanya dilakukan sekaligus dalam jumlah yang relatif besar. Dalam hal ini uang receh menjadi penting dalam penjualan hasil kebun. Biasanya dilakukan pada tiap hari pasar yang berupa transaksi kecil-kecilan.

b. Pendapatan Tunai
Penerimaan tunai dari masing-masing keluarga disetiap daerah berbeda-beda kebanyakan diperusahaan-perusahaan besar dan kota-kota besar atau pusat industri pada umumnya memperoleh uang lebih banyak daripada di desa.

c. Mengusahakan Warung Sebagai Usaha Dagang
Sensus pendapatan tahun 1930 menunjukkan bahwa di Jawa dan Madura satu juta penduduk mencari nafkah dengan berdagang bahan makanan atau mempersiapkan makanan. Suatu pemeriksaan atas angka sensus pertama-tama menunjukkan betapa pentingnya perdagangan eceran untuk Jawa dan Madura. Sensus tahun 1905 sudah menyatakan besarnya jumlah pedagang kecil yang sebagian besar terdiri atas wanita. Di Jawa dan Madura jumlah mereka dua kali lipat dari pria. Jalur utama perdagangan eceran yang mencapai konsumen perorangan memusatkan perhatian pada transaksi yang telah terjadi sehari-hari. Pada hari pasar, pedagang keliling menyewa kios dipasar karena dari tempat ini mereka mencapai kelompok-kelompok langganan yang lebih besar. Modal kerja sering diperoleh melalui pinjaman. Dalam hal ini sering terjadi sistem “Ijon” yang berarti bahwa modal yang diperlukan dipinjamkan dengan jumlah jaminan tanaman yang masih dalam masa pertumbuhan. Sebagaimana pentingnya perdagangan sebagai penyalur bagi produksi yang beraneka ragam. Kebutuhan akan adanya perdagangan kecil bertambah besar dengan meningkatkannnya gurem atau kerajinan kecil.


E. SURFEI ARGO EKONOMI DI INDONESIA
Pada tahun 1965, survei argo ekonomi didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk menghimpun data, menentukan sumber daya pertanian dan kondisi masyarakat pedesaan, untuk menilai program-program yang sudah ada dalam pelaksanaan dan akibat-akibatnya bagi produksi pertanian dan masyarakat pedesaan. Organisasi dan prosedur survei argo ekonomi, yang mengkoordinasikan pekerjaan sebagian besar akademikus, administrator dan pekerja lapangan Indonesia sangat menarik dan dapat berguna sebagai bentuk dasar untuk program-program lainnya di dalam atau luar Indonesia.sebagian peran serta yang luas ini merupakan soal kebutuhan orang-orang terampil yang dibutuhkan untuk survei, tidak dapat bekerja penuh dan tidak ada dana untuk membayar mereka.

Professor Kampto Utomo telah mengemukakan tiga hipotesa sebagai pendekatan hipotesa untuk riset’ yaitu:

1) Bahwa petani Indonesia bertindak secara rasional dalam arti ekonomi, sekalipun dalam batas-batas sosiolog, ekonomi dan administratif yang sempit serta pengetahuan yang terinci tentang “ Iklim operasional” dari petani dewasa ini tidak dapat diperoleh.

2) Meskipun telah dilakukan pengamatan dan pengkajian yang berharga menjelang perang dunia II, data-data baru sangat diperlukan.

3) Bahwa para mahasiswa dan anggota staf lembaga-lembaga pertanian yang mempunyai minat sungguh-sungguh dalam kesejahteraan desa dapat memperoleh kepercayaan penduduk dan memperoleh jawaban-jawaban yang jujur dan nyata.

Hubungan antara pabrik gula dan kaum tani yang tidak memuaskan dewasa ini menghasilkan usaha-usaha mencari bentuk-bentuk hubungan baru dan pertimbangan kembali peranan industri gula dalam ekonomi kebebasan membeli dan mengolah padi telah diberikan kepada pabrik penggilingan beras dan dianjurkan ada peningkatan kapasitas pabrik padi pengupasan sekam.

Survei argo-ekonomi harus diteruskan sedikitnya sampai tahun 1969, dengan memperluas
beberapa proyek lama dan memulai beberapa yang baru, pada tahun 1968 di Bogor akan didirikan lembaga riset ilmiah agro sosial baik rutin maupun khusus.


F. STRATEGI PEMBANGUNAN PEDESAAN DI ASIA
Mulai dari laut tengah di barat hingga pasifik ditimur, pertanian memiliki peran dasar persamaan, tersusun dalam kesatuan-kesatuan teritorial (desa merupakan yang paling penting). Daerah tersebut sangat diperlukan oleh dua kekuatan (kedua-duanya bersifat politik) feodalisme dan bersifat penjajahan. akan tetapi dilapisan bawah terdapat petani didesa (kadang-kadang menjadi kelompok keluarga) dan setelah merdeka atau dalam usaha-usaha memodernisasikan (Jepang dan RRC), pemerintah-pemerintah lebih memusatkan hubungan-hubungan langsung daripada tidak langsung antara petani dan pemerintah.

Pada abad-abad yang lalu masyarakat-masyarakat Asia telah membangun pertanian yang tetap, lebih dini daripada dunia lainnya, dengan membuat teras dan irigasi. Di Asia termasuk juga di anak benua India penipisan tanah terjadi dengan dua cara. Pertama-tama teradapat penggundulan lereng-lereng gunung dan bukit. Di tempat-tempat yang hutannnya ditebang, untuk memperoleh tanah garapan atau bahan baker. Terik matahari dan hantaman hujan merusak lapisan atas tanah, pengaruhnya meluas keseluruh lembah sungai. Terutama penahanan air berkurang dan lebih banyak air hujan yang terbuang pada musim hujan. Banjir dan kekeringan yang berganti hanya sebagian dapat dicegah dengan bendungan-bemdungan yang besar dan mahal. Yang kedua adalah kampak dan api ditangan petani. Di tempat-tempat yang padat penduduk dan daerah pemasaran menyebabkan penyingkatan daur dalam perladangan hutan akan tumbuh rumput-rumput yang berbahaya seperti rumput kanus di India dan gelagah di Sumatera.

Semua bahaya lingkungan ini membawa penderitaan, kemiskinan, kelaparan, dan pengusiran jutaan rakyat pedesaan di Asia dari tanah mereka konsekuensi sosial dari resiko ini memang hebat secara sederhana petani kecil kehilangan milik dan tanahnya. (melalui hutang dengan bunga tinggi dan pinjaman darurat) yang menguntungkan petani besar dan lebih kaya.


Description: pertanian dan kemiskinan di jawa, pertanian di jawa, sejarah sosial ekonomi