Commonwealth of Australia

Commonwealth atau persemakmuran merupakan istilah yang berasal dari abad kelima belas (dari bahasa Inggris commonwealth) yang secara harfiah berarti untuk kebaikan atau kemakmuran bersama. Persemakmuran pada mulanya berarti sebuah negara yang dipimpin untuk kemakmuran bersama dan bukan hanya untuk kemakmuran beberapa orang dari kelas tertentu saja. Pada zaman sekarang istilah ini lebih bermakna umum yang kurang lebih artinya komunitas politik. Macam komunitas yang dimaksud dapat bermacam-macam, bisa berarti:

•Sebuah negara yang didirikan berdasar undang-undang untuk kebaikan rakyat;
•Sebuah federasi negara-negara;
•Sebuah komunitas negara-negara mandiri;
•Sebuah negara republik; atau
•Sebuah negara monarki konstitusional yang demokratis.

Persemakmuran Australia adalah gabungan bekas koloni Inggris di benua Australia dan berkumpul membentuk persemakmuran bersama dengan negara-negara bekas jajahan Inggris. Sistem pemerintahan monarki konstitusional dan mempunyai sistem pemerintahan parlementer. Ratu Elizabeth II adalah Ratu Australia, namun tugasnya sebagai Ratu berbeda dari tugasnya di Britania Raya. Sang Ratu diwakili oleh seorang Gubernur-Jenderal Australia, yang sendiri hanya menggunakan kekuatan eksekutifnya melalui nasehat dari Perdana Menteri. Terdapat tiga cabang pemerintahan:

-Legislatif: Parlemen Australia yang terdiri dari Gubernur-Jenderal, Senat, dan Dewan Perwakilan.

-Eksekutif: Dewan Eksekutif Federal; sang Gubernur-Jenderal dinasehati para penasehat eksekutif, yang terdiri dari perdana menteri dan para menteri. Biasanya Gubernur-Jenderal tidak akan menolak nasehat-nasehat tersebut.

-Kejaksaan: Mahkamah Agung Australia dan pengadilan-pengadilan federal lainnya.

A. LAHIRNYA COMMONWEALTH OF AUSTRALIA
Munculnya Commonwealth of Australia diawali sejak dikeluarkannya Australian Colonies Govermment Act oleh pemerintah Inggris. Sejak saat itu kemudian Australia terbagi menjadi empat koloni yang saling terpisah, dengan New South Wales sebagai koloni tertua. Namun dalam perkembangnannya pembagian koloni tersebut semakin mengalami pelebaran. Misalnya saja pada tahun 1825, Tasmania dipisahkan dari New South Wales, dan kemudian Australia Barat berdiri sendiri pada tahun 1829, ditambah lagi pada tahun 1836 berdasarkan teori kolonisasi yang rasional, Australia Selatan kemudian muncul ke permukaan. New South Wales kembali semakin mengalami penyempitan sejak Victoria dipisahkan dari New South Wales dengan berdasarkan Undang-undang. Sehingga total koloni yang ada di Australia ada lima.

Dalam konteks politik dan sosial, setiap koloni di Australia diberi kebebasan memilih dan menyusun sistem pemerintahan yang dikehendakinya, terkecuali Australia Barat. Namun dari adanya sistem demokrasi tersebut memunculkan beberapa kelemahan dalam kehidupan perpolitikan di Australia, hal tersebut dikarenakan timbulnya kurang terjalinnya kerjasama antar koloni. Sehingga pada tahun 1847, menteri urusan jajahan, Earl Grey, menyampaikan beberapa idenya meliputi pengadaan usaha kerjasama antar koloni meliputi bea ekspor impor, lalu lintas surat-surat pos, dan organisasi transport kepada komisi parlemen Inggris, yaitu Komisi Perdagangan dan Perkebunan.

Gambar : Commonwealth of Australia

Komisi inilah yang kemudian pada tahun 1849 merekomendasikan bahwa sebagai tambahan kepada pembentukan Legislative Council dan sistem pemerintahan menurut kemauannya di masing-masing koloni, hendaknyalah ada Gubernur Jenderal yang mempunyai kekuasaan menghimpun suatu badan yang diberi nama General Assembly of Australia. Pada tahun 1850 rancangan undang-undang pembentukan General Assembly of Australia diserahkan kepada parlemen Inggris. Namun ternyata rancangan undang-undang tersebut ditolak, bahkan kehidupan enam koloni (Queensland memisahkan diri dari New South Wales) menjadi terpisah.

Setiap koloni memiliki sistem pemerintahan yang relatif sama, namun memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Persatuan menjadi hal yang sulit diwujudkan pada saat itu. Namun hal tersebut mulai tumbuh pada tahun 1883, dimana pada saat itu Queensland bertindak atas Irian Timur, karena takut didahului oleh Jerman. Saat itulah seluruh koloni membantu Queensland, sehingga kesadaran akan adanya persatuan mulai tumbuh, demi kekuatan bersama sebagai Australia. Sejak tahun 1850 sampai tahun 1900, Common Inconveniences semakin dirasakan oleh penduduk koloni, terutama jika dilihat dari asal usul ras yang ditambah pula dengan betapa kuatnya Inggris mencegah masuknya kekuasaan Asing ke Australia.

Namun hal tersebut kemudian memunculkan berbagai masalah di kehidupan koloni Australia. Antara lain mengenai masalah imigran Cina. Di Victoria, New South Wales, dan Australia Selatan, imigran Cina diusir dari daerahnya, namun di saat tertentu akhirnya Australia Selatan dan Australia Barat membutuhkan imigran Cina sebagai tenaga kerja pembangunan bagi daerah pedalaman. Hal tersebut tentu saja membuat perwakilan pemerintahan koloni harus mengadakan pertemuan yang disebut dengan intercolonial meeting. Hal tersebut kemudian semakin dipermasalahkan pada tahun 1880-an, perkembangan industri di beberapa daerah seperti Sydney dan Melbourne membuat mereka mulai merambah pasaran luar wilayahnya. Masalah muncul ketika proses ekonomi mereka terhalang oleh ketentuan perekonomian wilayah lain.

Adanya hal tersebut kemudian membuat munculnya suatu organisasi yang disebut sebagai trade union yang menghendaki keseragaman aksi terhadap tenaga kerja Cina. Akhirnya diadakanlah intercolonial congress untuk membahas undang-undang atau ketentuan yang seragam mengenai kehidupan tenaga kerja tanpa adanya persatuan antar koloni di Australia. Perkembangan perekonomian tersebut kemudian mendorong adanya perkembangan alat-alat yang bersifat umum seperti rel kereta api, jaringan alat komuntikasi, dsb. Dapat dilihat ketika peristiwa penyambungan antar wilayah koloni, malam sebelum penyambungan rel tersebut dihiasi oleh pesta jamuan makan yang dihadiri oleh kepala pemerintahan kedua koloni. Serta ketika semakin pesatnya kebutuhan alat komunikasi, yang menyebabkan penyambungan jaringan tersebut telah sampai pada antar kota, antar wilayah dan antar ibu kota sehingga Parlemen Inggris menempatkan pemilikan dan pengawasan jasa komunikasi seperti telepon dibawah colonial post office. Kedua hal tersebut ternyata semakin menumbuhkan kesadaran akan adanya rasa saling membutuhkan. Rasa persatuan sebagai Australia pun kemudian terlihat dalam bidang olah raga yang disebut dengan cricket. Pada bidang tersebut Tim Cricket atas nama Australia berhasil memperoleh kemenangan di beberapa pertandingan sehingga seluruh rakyat koloni menyambut kemenangan tersebut secara nasional.

Gambar : Peta Australia


B. MEWUJUDKAN FEDERASI AUSTRALIA
Henry Parkes, negarawan terkenal dari New South Wales dalam tahun 1870-an, dalam intercolonial conference yang diselenggarakan pada tahun 1880, menyarankan pembentukan Federal Council untuk menangani semua masalah yang dihadapi oleh semua koloni dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk memikirkan penyatuan semua koloni itu. Ide Parkes ini rupanya menimbulkan pengaruh yang cukup kuat. Pada tahun 1885 pemerintah Inggris mengeluarkan satu undang-undang yang mengijinkan keenam koloni di Australia bersama New Zeland dan Fiji membentuk Federal Council of Australia. Tiap koloni, demikian juga New Zeland dan Fiji, berhak mengirimkan dua orang wakil.

Gambar : Henry Parkes

Namun Federal of Council tersebut tidak efektif dan tidak berjalan dengan lancar, sehingga kemudian lewat pidato yang menggemparkan di Tenterfield, Henry Parkes mengungkapkan bahwa ancaman sesungguhnya bukan hanya dari luar tetapi juga bisa dari dalam sehingga perlu segera dibentuk parlemen Australia dan Pemerintahan Australia. Sehingga kemudian pada tahun 1890 diadakan pertemuan antar kepala-kepala koloni di Melbourne. Namun dalam rancangan konstitusi yang diajukan kepada parlemen malah membuat timbulnya pertentangan-pertentangan yang cukup tajam. Akibat pertentangan tersebut maka kemudian muncul tiga kelompok politisi dalam parlemen New South Wales.

Kepengurusan federasi Australia yang tertunda membuat rakyat akhirnya turun tangan sehingga munculah Gerakan rakyat yang didukung oleh Australian Native Association. Gerakan tersebut akhirnya membuat para politisi kembali menampilkan kembali gerakan federasi ke permukaan. Konvensi kedua di selenggarakan pada tahun 1897-1898, dalam konvensi ini dihadiri oleh 10 orang perwakilan setiap koloni, terkecuali Queensland. Dalam konvensi ini, hasil dari konvensi yang pertama telah disempurnakan sesuai dengan harapan pada masa itu. Masalah utama yang harus dipecahkan adalah seberapa besar kekuasaan yang harus diserahkan kepada pemerintahan sentral atau pemerintahan federal.

Konvensi memutuskan sistem pemerintahan di mana pemerintah federal memegang kekuasaan atas hal-
hal tertentu, yaitu pertahanan, bea dan cukai, hubungan luar negeri, perdagangan luar negeri, pos dan telegraf, imigrasi, dan pelayaran. Ketentuan apa saja yang dikeluarkan oleh Parlemen Federal tentang hal-hal tersebut, makadengan sendirinya lebih kuat dari ketentuan Parlemen negara bagian. Konvensi juga menetapkan nama federasi yang akan dibentuk itu, yaitu Commonwealth of Australia.


C. SISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA
1. Sistem Politik
Sistem pemerintahan Australia didasarkan pada tradisi demokrasi liberal, termasuk di dalamnya toleransi beragama, dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Bentuk dan pelaksanaannya mencerminkan model pemerintahan Inggris dan Amerika namun tetap khas Australia. Persemakmuran Australia didirikan pada 1 Januari 1901, yang disebut juga Hari Federasi ketika enam bekas koloni Inggris, sekarang adalah keenam negara bagian Australia setuju untuk berserikat. Konstitusi Australia, yang pertama kali berlaku pada 1 Januari 1901, meletakkan dasar-dasar sistem pemerintahan Australia.

2. Konstitusi
Konstitusi Australia menetapkan peraturan dan tanggung jawab pemerintah serta menjabarkan wewenang dari ketiga cabang pemerintahan legistalif, eksekutif dan yudikatif. Badan legislatif berisi parlemen yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. Badan Eksekutif melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, sementara badan yudikatif memastikan berfungsinya pengadilan, dan pengangkatan serta pemberhentian hakim. Fungsi pengadilan ialah menafsirkan semua hukum, termasuk di antaranya Konstitusi Australia, dan menegakkan supremasi hukum. Konstitusi hanya boleh diubah melalui jajak pendapat.
Konstitusional Australia

Australia dikenal sebagai negara Monarki Konstitusional. Ini berarti Australia adalah negara yang mempunyai raja atau ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh Konstitusi / UUD. Kepala negara Australia ialah Ratu Elizabeth II. Meskipun ia juga adalah Ratu Inggris, jabatan ini sedikit terpisah, baik dalam hukum maupun praktek konstitusional. Dalam kenyataannya, Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam sistem politik Australia dan hanya berfungsi sebagai simbol. Di Australia, Ratu secara resmi diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal yang diangkat oleh Ratu atas usulan Perdana Menteri Australia. Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam tugas keseharian Gubernur Jenderal.

3. Gubernur Jenderal dan Kepala Negara Bagian
Meski diakui Gubernur Jenderal adalah wakil Ratu Inggris di Australia, posisinya tidak harus mengikuti arahan, pengawasan ataupun hak veto dari Ratu dan Pemerintah Inggris. Dalam Konstitusi, wewenang dan tugas Gubernur Jenderal termasuk memanggil, menghentikan sidang badan pembuat undang-undang, dan membubarkan parlemen, menyetujui rancangan peraturan, mengangkat menteri, menetapkan departemen-departemen dalam pemerintahan, serta mengangkat hakim. Namun, berdasarkan konvensi, Gubernur Jenderal hanya bertindak atas permintaan para Menteri dalam hampir semua permasalahan. Figur yang diangkat untuk posisi Gubernur Jenderal dipilih berdasarkan pertimbangan Pemerintah. Keenam Gubernur negara bagian melaksanakan peran yang sama di daerah mereka masing-masing.

4. Pemerintahan Persemakmuran / Federasi atau Pemerintah Pusat
Parlemen tingkat pusat bersifat bikameral, yakni mempunyai dua kamar: House of Representatives atau Majelis Rendah/DPR dan Senat atau Majelis Tinggi. Keduanya bertanggungjawab menetapkan UU berskala nasional seperti: perdagangan, perpajakan, imigrasi, kewarganegaraan, jaminan sosial, kerjasama industri dan hubungan luar negeri. Rancangan UU/Peraturan Pemerintah harus disahkan oleh kedua majelis sebelum sebelum menjadi UU/Peraturan Pemerintah. DPR (House of Representatives), mengusulkan sebagian besar rancangan UU/Peraturan Pemerintah. Majelis ini beranggotakan 148 anggota yang dipilih melalui pemilu, di mana setiap anggota mewakili sekitar 80.000 suara. Partai politik yang mempunyai kursi terbanyak di majelis rendah berhak membentuk pemerintahan.

5. Pemerintah Negara Bagian dan Teritori
Hal-hal yang tidak diatur oleh Pemerintah Federasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian dan Teritori. Setiap negara bagian dan teritori mempunyai parlemen dan peraturan perundangan-undangan (akta parlemen) sendiri yang dapat diamandemen parlemen setempat tetapi mereka juga tetap terikat konstitusi negara. Bilamana suatu UU/Peraturan Negara Bagian masih berada di bawah wewenang konstitusional Federasi, maka UU/Peraturan Pemerintah Federasi berlaku di atas wewenang UU/Peraturan negara bagian.

Semua Parlemen negara bagian kecuali Queensland, bersifat bikameral yakni mempunyai majelis rendah dan majelis tinggi. Sementara parlemen dari dua teritori (Northern Territory dan Australian Capital Territory) hanya memiliki satu majelis. Pemerintah negara bagian dan teritori menangani masalah kesehatan masyarakat, pendidikan, sarana jalan, pemanfaatan lahan publik, perangkat kepolisian, pemadam kebakaran dan pelayanan ambulans, serta keberadaan pemerintah lokal dalam wilayahnya masing-masing.

6. Pemerintah Lokal
Terdapat sekitar 900 badan pemerintah lokal di Australia. Wewenang pemerintah lokal berbeda untuk setiap negara bagian dan merupakan tanggung jawab pemerintah negara bagian masing-masing. Beberapa badan pemerintah lokal bertanggungjawab menjalankan perusahaan perhubungan/transportasi dan energi, kebanyakan negara bagian menetapkan besar tarif bea dan menerima dana dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Tanggungjawab pemerintah lokal secara khusus meliputi perencanaan/tata kota, pengawasan izin bangunan, sarana jalan setempat, penyediaan air bersih, saluran pembuangan dan drainase, pelayanan sampah dan kebersihan dan fasilitas hiburan masyarakat.

7. Hubungan antara Pemerintahan Federal dan Negara Bagian
Pemerintah Federasi dan negara bagian menjalin kerjasama di berbagai bidang, yang secara resmi merupakan tanggung jawab negara bagian dan teritori; seperti pendidikan, perhubungan, kesehatan dan penegakan hukum. Pajak pendapatan ditarik secara federal, dan debat di antara semua tingkat pemerintahan negara bagian mengenai akses mendapatkan pemasukan merupakan ciri lama politik Australia.


Description: commonwealth of australia, sejarah commonwealth australia, commonwealth

Sejarah Afrika Barat

Hubungan negara-negara Eropa dengan Afrika di daerah sub sahara dimulai pada abad 15 oleh orang Portugis dengan merebut Ceuta dari orang-orang islam yaitu tanjung Bojador, tanjung Verde, tanjung Palmas dan pantai-pantai di Afrika Barat. Pada awal abad 17 Portugis terdesak oleh bangsa Eropa lain. Mereka memberi nama daerah sesuai hasil alamnya misalnya Pantai Emas, Pantai Gading, dsb. Pada tahun 1875 baru 10,8% dari daerah Afrika yang berada dibawah kekuasaan bangsa barat. Spanyol, Inggris, Prancis, dan Portugis menguasai daerah Afrika yang pada masa itu luasnya 1.250.000 mil persegi. Inggris memiliki daerah terbesar di Afrika. Kekuasaan Prancis hanya terbatas di pantai sebelah utara, pos-pos terasing di Senegal dan Pantai Guinea, seluruhnya diperkirakan meliputi 170.000 mil persegi.

Portugal menguasai daerah sepanjang pantai Angola dan Mozambique. Spanyol menguasai daerah seluas 1000 mil persegi di Afrika Barat laut. Penjelajahan daerah pedalaman Afrika makin dipergiat sesudah dibentuk lembaga “International Asssociaton for the Exploration and Civilization of Central Afrika” (1876) atas inisiatif Leopold II Raja Belgia. Terbitnya buku “The Congo” (1885) oleh H.M. Stanley mengakibatkan bangsa-bangsa barat ingin menjajah Afrika. Ketika di Eropa terjadi Perang Dunia I (1914-1918), Afrika juga terseret dalam perang karena Inggris dan sekutunya berusaha merebut koloni Jerman di Afrika. Pada awal 1916 ketika hasil perang masih belum jelas Inggris dan Prancis telah membuat kesepakatan untuk membagi bekas koloni Jerman di Afrika. Pada masa Perang Dunia II (1939-1945) Afrika digunakan untuk kepentingan strategi perang dan ekonomi.


A. KOLONI PERANCIS DI AFRIKA BARAT
Sebelum Perang Dunia 1 berakhir di Afrika Barat juga terdapat daerah jajahan Jerman yaitu Togo dan Kamerun. Sampai sebelum Perang Dunia 1 berkobar, koloni Prancis di Afrika Barat meliputi dari gurun pasir Sahara sampai Teluk Guinea. Prancis ingin memperluas wilayahnya dari Afrika Barat ke Afrika Timur atau dari Dakar ke Jibuti. Prancis ingin membentuk Imperium dari Samudera Atlantik ke Samudera Hindia. Krisis Fashoda 1898 mengakibatkan cita-cita tersebut tidak dapat terwujud.

Gambar : Peta Afrika Barat


B. PELAKSANAAN POLITIK KOLONIAL PERANCIS DI AFRIKA BARAT
Sebelum Perang Dunia II, politik kolonial Perancis yang dijalankan di daerah-daaerah koloninya berdasarkan suatu doktrin asimilasi. Pemerintahan di koloni-koloni dikendalikan dari Paris. Kekuasaan dipegang oleh Menteri Tanah Jajahan dan Parlemen dan melalui penguasa tertinggi dikoloni diteruskan kepada pegawai-pegawai yang lebih rendah di daerah-daerah. Perkembangan ekonomi di koloni tidak diperhatikan. Pembentukan industri tidak didorong, peraturan bea cukai mengakibatkan koloni-koloni terkena sistem monopoli. Eksploitasi terhadap koloni dijalankan dengan sungguh-sungguh.

Adapun organisasi politik kolonial Prancis :

1. Diharapkan bahwa koloni-koloni akan mempunyai wakil di dalam Assembly yang akan dibentuk dan bertugas membuat rencana konstitusi baru bagi Prancis.

2. Sangat diperlukan adanya wakil-wakil koloni dal;am pemerintahan pusat di Prancis Metropolitan, agar pemerintahan menjadi lebih lengkap dan lebih teratur daripada masa-masa sebelumnya.

3. Setiap proyek pembaharuan yang ditujukan hanya untuk memperbaiki sistem perwakilan yang dibuat pada 1939

4. Hendaknya dibentuk suatu badan baru yang disebut Colonial Parlement atau ebih tepat disebut Federal Assembly yang dapat memenuhib cita-cita menjamin French Federation yaitu kesatuan Prancis dan koloni-koloninya.

5. Penguasa-penguasa di koloni dalam melaksanakan tugasnya harus menyesuaikan diri dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh kekuasaan sentral atau badan federasi dan juga dari berbagai daerah.

Di Afrika Barat, Senegal adalah yang paling maju menerima politik yang berdasarkan doktrin tersebut kemudian disusul Pantai Gading. Oleh karena kemakmuran dan kemajuannya maka sesudah Perang Dunia II berakhir Senegal dan Pantai Gading memiliki isisiatif terbesar dalam hal perjuangan sosio-politik negerinya. Senegal merupakan koloni Prancis yang tertua di Afrika Barat. Senegal menduduki tingkat tertinggi dalam bidang pendidikan. Sekolah-sekolah menengah yang didirikan oleh Pemerintah menghasilkan Senegalais (orang Senegal) yang berpendidikan. Istilah Senegalais kemudian berkembang menjadi orang Afrika Barat Perancis. Tokoh-tokoh berpendidikan yang terkenal diantaranya L. Senghor (tokoh gerakan Negritude), Mamadou Dia (seorang ekonom terkemuka dan perdana menteri pertama di Senegal), Lamine Gueye (Walikota Dakar), M. Blaise Diagne (seorang politikus), dsb.

Gambar : Peta Senegal

Pada 1920 dan 1925 di Senegal dilakukan reorganisasi. St. Louis dijadikan ibukota dan pusat kebudayaan. Pada tahun 1904-1959 Dakar dijadikan ibukota federasi Afrika Barat Perancis. Dalam bidang politik sejak 1848 Perancis telah mengumumkan bahwa penduduk koloni mempunyai hak untuk memilih wakil-wakilnya ke National Assembly. Senegal juga diberi hak untuk mengatur pemerintahan kotapraja. Demikianlah keadaaan Afrika Barat Prancis dihubungkan dengan pelaksanaan politik kolonial Perancis. Senegal merupakan daerah yang paling maju dan memiliki infrastuktur yang berguna untuk hari-hari mendatang berupa bandar yang bagus, Universitas, sistem jalan raya dan kereta api yang baik, rencana ekonomi yang terperinci, pengalaman yang banyak dalam bidang politik, dan landasan terbang internasional. Perhatian Perancis yang sangat besar tehadap Senegal membuat membuat daerah-daerah di Afrika Barat Prancis lain iri sehingga ada yang dengan segan-segan masuk dalam federasi bersama Senegal.

Dengan adanya konferensi Brazaville (1944) terjadilah perubahan dalam politik kolonial Perancis. Sesudah Perang Dunia II berakhir, utusan-utusan dari Afrika berada di Paris untuk ikut serta dalam sidang Constituent Assembly bersama-sama utusan Perancis. Peristiwa ini memberi kesempatan daerah-daerah di Afrika untuk mewakili wakil-wakil dalam Parlemen Perancis. Sebelumnya kesempatan seperti ini hanya diberikan kepada Senegal.

Pantai Gading merupakan daerah yang maju dan lebih kaya daripada Senegal. Kemakmuran tersebut diperoleh dari tanah yang subur, ekspor kopi dan coklat, hasil tambang intan dan kayu hutan. Pemimpin terkemuka dari daerah ini adalah Felix Houphouet Boigny. Bersama dengan Lamine Gueye dan Leopoid Senghor dari Senegal ia berjuang untuk kepentingan Afrika Barat melalui lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif di Paris.

Gambar : Peta Pantai Gading

Perjuangan Houphouet Boigny ialah agar tercipta suatu kerjasama yang baik antara negara-negara Afrika bekas daerah Perancis secara individual dengan Republik Perancis. Houphouet mencita-citakan adanya 8 negara otonom yang masing-masing secara individual berhubungan dengan Paris. Sedangkan L. Senghor menghendaki adanya republik federal Afrika di dalam French Union. Karena perbedaan pendapat ini L. Senghor menyarankan agar Afrika Barat Prancis dibagi menjadi 2 federasi : satu dengan ibukota Dakar dan yang lain beribukota di Abijan. Walaupun 2 tokoh ini berbeda pendapat namun keduanya sama-sama menginginkan kelangsungan hubungan dengan Prancis merupakan faktor yang esensial bagi perkembangan dan pembangunan Afrika.

Dengan masuknya Houphouet Boigny dalam kabinet Mollet, maka terciptalah rencana konstitusi baru untuk daerah di seberang lautan. Undang-undang tersebut terkenal dengan nama “loi Codry” atau “Skelaton Law”. Undang-undang ini membawa suatu revolusi dalam hubungan Afrika-Perancis. Dua prinsip utama politik kolonial Perancis (asimilasi dan sentralisasi) terpaksa dilepaskan. Konsepsi bahwa penduduk Afrika harus menjadi warganegara Perancis dan pendapat bahwa pemerintah kolonial Perancis harus memerintah dari Perancis akhirnya ditinggalkan juga.

Daerah-daerah di Afrika Prancis akan mengatur dirinya sendiri: mungkin ada harapan antara bekas koloni tersebut akan dilangsungkan hubungan dengan Republik Perancis. Akan tetapi gagasan membentuk Greater France tidak terealisasi. Referendum De Gaulle (1958) memeberikan bukti bahwa French Community dibentuk sebagai ganti French Union. Hubungan antara negara-negara baru di Afrika (bekas koloni Prancis) pada umumnya tetap dibina.


C. PELAKSANAAN POLITIK KOLONIAL INGGRIS DI AFRIKA BARAT
Sampai menjelang berkobarnya Perang Dunia I daerah Inggris terdapat di Afrka Barat, Selatan, Tengah Timur dan Utara dan beberapa pulau di sekitar benua Afrika. Kekuasaan Inggris di Afrika Barat terdapat di Gambia, Sierra Leone, Gold Coast (Pantai Emas) dan Nigeria. Gambia adalah daerah kekuasaan Inggris di Afrika Barat yang paling tua tetapi paling akhir memperoleh kemerdekaan. Gambia terdiri atas daerah coastal colony yang diperintah langsung oleh British Colonial Office dan inland protectorate diperintah melalui kepala-kapala suku bumiputera. Daerah ini memiliki kota-kota penting seperti Eathurst dan Georgetown. Dearah lainnya merupakan daerah protektorat.

Gambar : Peta Gambia

Sierra Leone, semula kekuasaan Inggris hanya terbatas di Freetown dan sekitarnya. Freetown merupakan kota yang penting dan pada awalnya didirikan untuk menampung budak-budak negro yang telah dibebaskan dari Inggris dan Hindia Barat. Juga terdapat pelarian orang-orang Inggris dari negeri induk dan dari koloni di Amerika yang tidak setujuakan terbentuknya negara Amerika Serikat. Sesudah perang Napoleon berakhir, bekas tentara negro dikirim ke Sierra Leone. Mereka mendirikan desa-desa di sebelah tenggara Freetown. Penduduk pendatang pada umumya tinggal di Coastal Colony. Negro yang direpatriasi ini disebut sebagai orang Creol dan hidup terpisah dari penduduk negro di daerah protektorat di pedalaman yang masih mengikuti cara-cara tradisional kesukuan. Sebagian besar penduduk bumiputera beragama islam sedangkan orang Creol yang tata hidupnya mengikuti orang Barat beragama Kristen dan berbahasa Inggris. Dibandingkan penduduk lain di Afrika Barat, orang-orang Creol adaah yang paling dahulu maju.

Gambar : Peta Sierra Leone

Pada tahun 1827 dibuka Fourah Bay University College yang merupakan pusat pendidikan tinggi di Afrika Barat Inggris. Golongan elite yang terdiri atas orang-orang Creol tersebut kemudian tersebar di Afrika Barat Inggris. Hubungan dan kerjasama yang baik antara bagian koloni dan protektorat sulit dilaksanakan. Baru sesudah Perang Dunia II berakhir, nampak adanya pendekatan antara kedua pihak tersebut.

Di Gold Coast musuh Inggris yang sukar ditundukkan adalah orang-orang Ashanti. Mereka menolak kerjasama dengan Inggris dan melawan penetrasi Inggris ke utara. Pada 1898 Inggris dan Perancis menandatangi Perjanjian Paris yang berisi penentuan tapal batas daerah-daerah utara dan barat Gold Coast yang berbatasan pada wilayah milik Prancis. Pada 1899 Jerman dan Inggris bersepakat untuk menentukan batas-batas timur dan utara Gold Coast yang berbatasan pada daerah Togo milik Jerman. Tetapi ketika pada 1922 Togo dijadikan daerah mandat, sebagian daerahnya masuk wilayah Gold Coast.

Gambar : Peta Togo

Pada 1901 Ashanti menerima kekuasaan Inggris sehingga seluruh Gold Coast menjadi Imperium Inggris. Perkembangan sosial dan politik di daerah koloni dan daerah protektorat di pedalaman berbeda. Penduduk di koloni seperti halnya di Nigeria Selatan lebih cepat maju dan mereka menuntut perubahan sosial dan ekonomi sedangkan penduduk di daerah protektorat Gold Coast dan Nigeria Utara ingin mempertahankan berlangsungnya kekuasaan tradisional. Maka tak heran apabila Gold Coast Selatan dan Nigeria Selatan menjadi pelopor perjuangan mencari pemerintahan sendiri di Afrika Barat. Gold Coast tidak termasuk daerah kaya namun pada zaman imperialisme kuno daerah ini menarik pelaut-pelaut dan pedagang-pedagang kulit putih karena menjadi perdagangan budak dan emas. Sekarang hasil terpentingnya adalah coklat sedangkan di Sierra Leone adalah brilian dan di Gambia adalah kacang tanah.

Nigeria dengan luas sekitar 332.000 mil persegi dengan penduduk 30.000.0000 jiwa dan kekayaan berupa tambang emas, timah, batubara, minyak bumi dan berbagai macam bahan mentah adalah daerah kekuasaan Inggris terbesar di Afrika Barat. Nigeria merupakan daerah koloni dan daerah protektorat. Kolonin Lagos didirikan sejak 1862. Pada 1900 secara resmi pemerintahan Niger Coast Protektorat berakhir dan diserahkan kepada pemerintahan Inggris. Jabatan Konsul dan sebagainya diganti dan disesuaikan dengan jabatan-jabatan dalam administrasi pemerintahan Inggris. Pada tahun yang sama Royal Niger Company juga menyerahkan daerah kekuasaannyakepada Pemerintahan Inggris. Sir Frederick Lugard menjabat High Commissioner yang pertama untuk protektorat Nigeria Utara.

Gambar : Peta Nigeria

Pada 1908-1909 hampir seluruh wilayah Nigeria telah jatuh ke tangan Inggris. Hanya daerah di sebelah utara koloni Lagos yang waktu itu masih merdeka. Hal ini disebabkan karena perjanjian 1893, Sir Gilbert Carter (gubernur Lagos) menjamin kemerdekaan suku Egba. Kepala suku tersebut Alake memerintah menurut contoh pemerintahan di Lagos. Pada 1912 di daerah tersebut terjadi pemberontakan melawan Alake, tetapi dengan bantuan tentara dari Lagos, pemberontakan tersebut dapat ditindas. Pada 1914 Alake terpaksa menerima perjanjian yang berisi bahwa ia harus menyerahkan daerahnya pada pemerintahan Inggris. Pada 1922 Nigeria mendapatkan tambahan daerah di bagian timur, ialah bekas koloni Jerman-Cameroon yang dijadikan daerah mandat dan diserahkan kepada Inggris dan Perancis.

Dalam bidang sosial, sesuai dengan program memperluas dan memperdalam kekuasaan Inggris serta melakukan pasifikasi keadaan, maka ia melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Mengirim rombongan untuk melakukan penelitian terhadap daerah pedalaman.

2. Memperluas daerah kekuasaan Inggris diwilayah Nigeria

3. Memperbaiki pusat kedudukan pemerintah, dari Lokoya ke Zungeru yang terletak ditepi sungai Kaduna, 12 mil dari Wushishi, tempat garsinun Inggris.

4. Memperbaiki lalulintas, sehingga hubungna lalulintas tidak hanya mengambil jalan sungia seperti sediakala, tetapi juga dengan kereta api.

5. Membuat macam-macam peraturan

6. Mendirikan badan-badan pengadilan.

Rombongan penyelidik dengan tugas meneliti keadaan sosial dan keadaan alam Nigeria Utara segera dikirim dan hasilnya akan besar artinya bagi pelaksanaan program tersebut. Makin luas daerah yang dikuasai oleh Inggris, makin terasa bahwa lalulintas melalui sungai tidak lagi memadai. Demi lancarnya jalan pemerintahan, pengangkutan barang-barang dagangan dan terjaminnya keamanan, maka dibentuklah departemen lalulintas. Pada waktu itu Lagos Railway yang beroperasi di Nigeria Selatan baru menghubungkan Lagos dengan Ibadan. Jalan kereta api ini diperluas ke utara sampai Jebba melalui Ilorin. Atas usul Lugard, disebelah utara didirikan jalan tram yang menghubungkan Zungeru dengan Wushishi. Pembuatan jalan kereta api dibagian utara ini dipercepat karena dua masalah yaitu: (1) kapas Nigeria yang diakui sangat bagus kwalitasnta dapat diekspor secara besar-besaran. (2) insiden pemberontakan di Satiru, dimana pemberontakan ini dipimpin oleh Mahdi.

Dalam bidang politik, perluasan kekuasaan Inggris didaerah utara ini dilakukan dengan cara memberi surat penunjukan kepada emir-emir didaerah itu. Surat tersebut berisi bahwa emir yang ditunjuk menjadi kepala daerah harus mengakui kekuasaan protektorat sebagai penguasa tertinggi dan mengikuti perintah High Commissioner. Pengaruh kepala-kepala daerah bumiputera masih dipertahankan, rakyat diperintah melalui pemimpin-pemimpin yang berkuasa secara turun temurun atau karena dipilih. Susunan pemerintah yang menggunakan pengaruh kepala daerah bumiputera berarti bahwa lembaga-lembaga atau dewan-dewan yang telah lama ada dapat berlangsung terus. Hokum, adapt kebiasaan local tetap berlaku. Akan tetapi para pejabat-pejabat bumiputera bukanlah penguasa yang bebas menjalankan pemerintahan. Mereka diangkat an ditunjuk oleh High Commissioner dan harus tunduk kepada isi surat penunjukan.

Untuk menjaga ketertiban dan keamanan dibentuk badan-badan pengadilan yang disebut Supreme Court, Provincial Court, dan Native Coart. Pengadilan tertinggi berada dibawah dibawah kepala kehakiman Inggris, menggunakan prosedur dan hokum Inggris, mempunyai kekuasaan mengadili segala macam perkara didaerah kota, asal bukan perkara penduduk bumiputera. Pengadilan bumiputera mengadili perkara bumiputera dengan menggunakan hukum dan tradisi penduduk.

Daerah kekuasaan Inggris semakin luas, jumlah residen yang semula hanya dua orang ditambah, masing-masing menjadi kepala daerah provinsi. Diseluruh daerah terdapat 11 provinsi dan dibagi menjadi 40 distrik, masing-masing distrik dibawah kekuasaan seorang pegawai urusan politik. Pegawai ini dibantu oleh dua atau tiga orang asisten dan menjalankan tugas yang pada dasarnya mempertahankan barlangsungnya pemerintahan kolonial Inggris. Tugas-tugasnya adalah mendengarkan keluhan-keluhan penduduk, mengadili perkara-perkara yang dimintakan banding, mengusut ketidak adilan, memberi saran perbaikan untuk penguasa lokal. Rencana tentangn sistem pemerintahan yang dibuat secara kebetulan ini membawa hasil yang baik dan memakan biaya yang sedikit, oleh sebab itu diterima baik oleh kementrian Tanah Jajahan.

Dalam bidang pendidikan, Sir Donald Cameron membuat rumusan tentang sistem indirect rule, memperluas bidang pendidikan denagn mendirikan Higher College di Yaba, sebuah perguruan yang tingkatannya tertinggi di Nigeria pada waktu itu. Dalam bidang pendididkan Barat, daerah Selatan lebih maju daripada daerah Utara. Diprovinsi Utara selama beratus-ratus tahun diselenggarakan sekolah-sekolah ayng berdasarkan agama Islam. Pada tahun 1930 pendidikan untuk anak-anak perempuan disebelah Utara baru dimulai.

Pemerintah kolonial mulai memperluas bidang pendidikan. Karena banyak pemuda-pemuda yang dikirim kenegara-negara Barat untuk menuntut pelajaran yang lebih mendalam, maka pada generasi baru muncul golongan terpelajar yang mulai mengenal gagasan-gagasan politik, bentuk-bentuk revolusi baik sosial maupun politik. Dalam bidang ekonomi, Kemajuan ekonomi di Sierra Leone merupakan jembatan untuk mendekatkan daerah protektorat dan koloni. Hal ini disebabkan karena pada tahun 1930 sumber-sumber penghasilan terbesar berupa tambang-tambang maupun pertanian terdapat didaerah pedalaman.


D. REAKSI MASYARAKAT AFRIKA BARAT
Nigeria adalah salah satu wilayah yang ada di Afrika Barat yang terdiri dari orang-orang Hausa, Ibo dan Yoruba. Masyarakat ini beragama Islam dan masih bersifat konservatif terutama pada negara-negara barat. Dengan sistem pemerintahan yang Aristokrasi dan sudah tertata dengan baik. Terdapat juga suku-suku yang lainya dengan kehidupan yang tidak terlalu baik. Setelah pemerintah Inggris menguasai daerah ini dan mengantinya dengan pemerintahan Royal Niger Compeny (1 Januari 1900) dengan penguasanya Sir Lugard. Banyak polemik yang terjadi akibat hal ini salah satunya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Mahdi terjadi pada tahun 1906 pemberontakan ini terjadi di Satiru 15 mil dari Sakoto, pemberontakan ini terjadi akibat dari penolakan atas sistem pemerintahan baru yang dilakukan oleh Inggris dengan menjadikan Emir baru sebagai kepala suku.

Setelah berada di bawah kekuasaan Inggris bidang pendidikan mulai di perhatikan daerah selatan lebih maju bidang pendidikanya dari pada daerah utara. Banyak di antara pemuda-pemuda dikirim ke negara-negara barat untuk belajar lebih mendalam lagi, maka munculah generasi baru yaitu generasi kaum terpelajar yang mulai mengenal gagasan-gagasan politik, dan bentuk-bentuk revolusi baik sosial maupun politik. Dari pengetahuan inilah maka para kaum terpeljar mulai melakukan berbagai reaksi terhadap pemerintahan kolonial dan sistem sosila yang mesih dipertahankan oleh para kepala-kepala pemerintahan tradisional di daerah-daerah. Tidak hanya kaum terpelajar yang mengiginkan terjadinya perubahan tetapi dari kaum tentara Afrika. Sedangkan didaerah Nigeria selatan dan daerah koloni Gold Coast penduduknya mengiginkan perubahan yang radikal terhadap kekuasaan kolonial dan kaum tradisional, gerakan nasional di Nigeria Selatan dipimpin oleh Dr.
Azikiwe, pergolakan-pergolakan pun tidak dapat dihindari baik yang dilakukan oleh kelompok buruh, pers dalam kelompok lainya yang mementang koloni. Pertentangan juga muncul dari kelas menegah profesional dan dari pihak radikal sejak tahun 1930. kedua pihak ini bekerja sama dalam hal menentang pemerintahan kolonial yang pada awalnya kedua kelompok ini saling bertentangan. Kelompok profesional mengiginkan adanya pergantian di dalam pemerintahan dari orang-orang kulit putih, sedangkan kaum radikal mengiginkan adanya perombakan sosial. Kerjasama juga terjadi di antara orang-orang Creol di koloni dengan penduduk pribumi untuk kemerdekaan negara mereka.


Description: sejarah afrika barat, afrika barat, sejarah afrika

Candi Brahu

Candi Brahu terletak di Pedukuhan Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur. Tepat di depan kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur yang terletak di jalan raya Mojokerto - Jombang, terdapat jalan masuk ke arah utara yang agak sempit. Candi Brahu terletak di sisi kanan jalan kecil tersebut, sekitar 1,8 km dari jalan raya. Denah bangunan bujur sangkar dan arah hadapnya ke barat dengan azimuth 227°. Ukuran bangunan : tinggi 25,7 m, serta lebar 20,7 m.


A. STRUKTUR BANGUNAN CANDI BRAHU
Struktur bangunan Candi Brahu terdiri dari kaki candi, tubuh candi dan atap candi. Kaki candi terdiri dari bingkai bawah, tubuh candi serta bingkai atas.Bingkai tersebut terdiri dari pelipit rata, sisi genta dan setengah lingkaran.Dari penelitian yang terdapat pada kaki candi diketahui terdapat susunan bata yang strukturnya terpisah, diduga sebagai kaki candi yang dibangun pada masa sebelumnya.Ukuran kaki candi lama ini 17 x 17 m. Dengan demikian struktur kaki yang sekarang merupakan tambahan dari bangunan sebelumnya. Kaki Candi Brahu terdiri dari dua tingkat dengan selasarnya serta tangga di sisi barat yang belum diketahui bentuknya dengan jelas. Bagian tubuh Candi Brahu sebagian merupakan susunan bata baru yang dipasang pada masa pemerintahan Belanda.

Bentuk tubuh Candi Brahu tidak tegas persegi, melainkan bersudut banyak, tumpul dan berlekuk. Bagian tengah tubuh candi melekuk ke dalam seperti pinggang. Lekukan tersebut dipertegas dengan pola susunan batu bata pada dinding barat atau dinding depan candi. Atap candi juga tidak berbentuk prisma bersusun atau segi empat, melainkan bersudut banyak dengan puncak datar. Candi Brahu dibangun dari bata yang direkatkan satu sama lain dengan sistem gosok. Sebagai bahan perbandingan, ciri-ciri candi Jawa Timur adalah bentuk bangunannya ramping, atapnya merupakan perpaduan tingkatan, puncaknya berbentuk kubus, makara tidak ada, dan pintu serta relung hanya ambang atasnya saja yang diberi kepala kala, reliefnya timbul sedikit saja dan lukisanya simbolis menyerupai wayang kulit, letak candi di belakang halaman, kebanyakan menghadap ke barat, sebagian besar terbuat dari batu bata merah. Penggunaan batu bata merah disebabkan karena faktor lingkungan yang kurang mendukung dengan tidak adanya batu andesit seperti yang digunakan pada candi-candi di Jawa Tengah.

Gambar : Candi Brahu

Denah Candi Brahu berukuran 10 x 10,5 m dengan tinggi 9,6 m. Di dalamnya terdapat bilik berukuran 4x4 m, namun kondisi lantainya telah rusak. Pada waktu pembongkaran struktur bata pada bilik ini ditemukan sisa - sisa arang yang kemudian dianalisa di Pusat Penelitian Tenaga Atom Nasional (BATAN) di Yogyakarta.Hasil analisa menunjukkan bahwa pertanggalan radio karbon arang Candi Brahu berasal dari masa antara tahun 1410 hingga 1646 masehi.

Atap Candi Brahu tingginya kurang lebih 6 m. Pada sudut tenggara atap terdapat sisa hiasan berdenah lingkaran yang diduga sebagai bentuk stupa. Berdasarkan gaya bangunan serta profil sisa hiasan yang berdenah lingkaran pada atap candi yang diduga sebagai bentuk stupa, para ahli menduga bahwa Candi Brahu bersifat Budhis. Selain itu diperkirakan Candi Brahu umurnya lebih tua dibandingkan dengan candi-candi yang ada di situs Trowulan. Dasar dugaan ini adalah prasasti tembaga Alasantan yang ditemukan tidak jauh dari Candi Brahu, kira-kira sekitar 45 m di sebelah barat Candi Brahu. Prasasti tersebut dikeluarkan oleh Raja Mpu Sindok pada tahun 861 Saka 939 M, di antara isinya menyebutkan nama sebuah bangunan suci yaitu Waharu atau Warahu. Nama istilah inilah yang diduga sebagai asal nama Candi Brahu sekarang. Candi Brahu dipugar pada tahun 1990/1991 sampai dengan 1994/1995.

Dari reliefnya, candi ini adalah gambaran sinkretisme keagamaan antara agama Hindu dan agama Budha, dan dengan gambaran sinkretisme tersebut, hingga saat ini pemeliharaan Candi Brahu dilakukan oleh kedua agama tersebut. Awalnya candi ini berfungsi sebagai tempat pembakaran raja-raja Majapahit, namun asumsi tersebut tidak terbukti karena tidak ditemukannya sisa–sisa abu pembakaran jenazah. Berbeda dengan ritual pemujaan pada situs pemujaan lainnya, di sini aktifitas tersebut dilakukan hanya dengan cara meletakkan sesaji pada bagian depan dan pintu candi yang menghadap ke arah barat.

Gambar: Lokasi Candi Brahu

Meskipun tidak terbukti, menurut masyarakat sekitar Candi Brahu, candi ini dahulunya berfungsi sebagai tempat pembakaran jenasah dari Raja Brawijaya I sampai IV. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan terhadap Candi Brahu tersebut tidak menunjukkan adanya bekas-bekas abu atau mayat, karena bilik candi sekarang sudah kosong. Candi Brahu tidak berdiri sendiri, disekitarnya terdapat beberapa bangunan candi-candi lain, yaitu candi Gentong. Candi Gentong berjarak kurang lebih sekitar 360m dari Candi Brahu. Dan candi-candi lainnya ialah Candi Gedong dan Candi Tengah yang sekarang sudah tidak nampak lagi. Di sekitar Candi Brahu pernah ditemukan benda-benda kuno, antara lain :

1. Benda-benda semisal perhiasan dari emas dan perak.
2. 6 buah arca yang bersifat agama Budha.
3. Piring perak yang bagian bawah bertuliskan tulisan kuno.
4. 4 lempeng prasati tembaga pada masa Raja Mpu Sindok.

B. SEJARAH CANDI BRAHU
Candi Brahu merupakan salah satu candi yang ada dalam lingkungan situs Trowulan Kerajaan Majapahit. Candi Brahu sudah ada sebelum masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk bahkan diperkirakan juga sudah ada sebelum masa Raja Brawijaya I. Dapat dikatakan bahwa Candi Brahu merupakan candi yang paling tua dibandingkan dengan candi-candi lainnya yang ada di daerah situs Trowulan. Candi Brahu didirikan oleh Mpu Sindok yang sebelumnya ia merupakan raja dari Kerajaan Mataram Kuno yang ada di Jawa Tengah. Hal ini dijelaskan dari nama Brahu dihubungkan diperkirakan berasal dari kata 'Wanaru' atau 'Warahu', yaitu nama sebuah bangunan suci keagamaan yang disebutkan di dalam prasasti tembaga 'Alasantan' yang ditemukan kira-kira 45 meter disebelah barat Candi Brahu. Prasasti ini dibuat pada tahun 861 Saka atau, tepatnya, 9 September 939 M atas perintah Raja Mpu Sindok dari Kahuripan. Dari penuturan prasasti itu dijelaskan bahwa Candi Brahu yang didirikan oleh masa Mpu Sindok ialah candi yang usianya lebih tua dibanding candi-candi lain bahkan lebih tua dari Kerajaan Majapahit. Pada masa Kerajaan Majapahit, Candi Brahu digunakan sebagai tempat persembayangan atau merupakan bangunan suci yang digunakan untuk berdoa.Hal ini dapat dilihat dari temuan-temuan yang berada di candi tersebut seperti beberapa benda yang kerap menjadi alat-alat upacara keagamaan seperti alat-alat upacara dari logam.

Gambar : Candi Brahu

Menurut beberapa penelitian, Candi Brahu dinyatakan sebagai candi agama Budha. Anggapan ini muncul karena candi Brahu memiliki stupa yang kerapnya menjadi ciri-ciri bagi candi agama Budha. Selain itu bentuk dari Candi Brahu yang lebih berbeda dibanding candi-candi lain di situs Trowulan Kerajaan Majapahit, bentuk tubuh Candi Brahu tidak tegas persegi melainkan bersudut banyak, tumpul dan berlekuk. Bagian tengah tubuhnya melekuk ke dalam seperti pinggang. Lekukan tersebut dipertegas dengan pola susunan batu bata pada dinding barat atau dinding depan candi.

Atap candi juga tidak berbentuk berbentuk prisma bersusun atau segi empat, melainkan bersudut banyak dengan puncak datar, hal tersebut memunculkan anggapan bahwa Candi Brahu didirikan bukan pada masa kerajaan Majapahit, melainkan merupakan bangunan candi yang dibangun sebelum Kerajaan Majapahit. Selain itu anggapan lain yang menerangkan bahwa Candi Brahu merupakan candi agama Budha ialah penemuan beberapa benda-benda kuno. Disekitar kompleks candi Brahu pernah ditemukan benda-benda kuno, antara lain alat upacara dari logam, perhiasan dan benda-benda dari emas, dan arca-arca logam di mana hal tersebut menunjukkan adanya cirri-ciri agama Budha. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa candi Brahu merupakan candi Budha .


C. KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT SEKITAR CANDI
Pemukiman terpencar-pencar di lembah-lembah sungai ataupun pegunungan-pegunungan. Tempat-tempat tersebut masih sedikit penduduknya,maka banyak masyarakat-masyarakat desa yang memiliki hutan dan tanah persawahan yang luas.Tanah yang dimiliki oleh para rakyat kebanyakan atau golongan bangsawan biasa atau golongan bangsawan agama. Dari situlah tumbuh masyarakat seperti masyarakat lingkungan yang meninggali wilayah yang berdekatan dengan bangunan suci seperti candi yang terdapat golongan agamawan yang disekelilingnya masyarakat sekitanya bekerja sebagai tani.

Kehidupan sosial masyarakat sekitar Candi Brahu pada waktu itu kurang lebih sama seperti daerah kehidupan sosial masyarakat sekitar peninggalan candi yang lainnya di situs Trowulan. Kehidupan masyarakat sekitar Candi Brahu tak jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat pada perkembangan kerajaan Majapahit, walau Candi Brahu dimungkinkan berdiri sebelum Kerajaan Majapahit itu sendiri. Masyarakat di sekitar Candi Brahu sangat menginternal sekali, di dalam diri mereka kebudayaan serta keahlian para leluhurnya sangatlahdihargai dan mereka terus lestarikan sesuai tradisi yang ada. Dengan adanya regenerisasi kebudayaan tersebut mencerminkan bahwa masyarakat sekitar Candi Brahu sangat menghargai,menghormati, peduli serta menjunjung tinggi terhadap kebudayaan leluhur mereka.

Sebagai lingkungan candi yang dipergunakan sebagai tempat keagamaan, lingkungan sekitar Candi Brahu menjadi lingkungan yang menumbuhkan masyarakat yang sadar betul akan kehidupan beragama. Di lingkungan Candi Brahu ada pula lingkungan kaum agama yang biasa hidup berkelompok di sekitar bangunan agama, seperti mandala, dharma, sima, wihara dan sebagainya.Pada umumnya mandala memperoleh kebebasan yang luas.Mereka dinyatakan bebas dari pembayaran pajak dan hanya diwajibkan membayar beberapa yang memang sudah lazim.Mereka berada dibawah kekuasaaan pendeta tertinggi, bebas dari campur tangan raja dan bebas dari kewajiban pemilik tanah sekuler. Sama seperti halnya Candi Brahu yang dinyatakan sebagai tempat pendarmaan raja Brawijaya yang jelas merupakan bangunan suci keagaaman dan tentunya mendapat asuhan dari para pendeta yang berada di mandala.Hal itu membuktikan bahwa adanya lingkungan yang ditempati kaum agamawan.

Ada pula kehidupan yang di bagi-bagi sesuai golongan menurut pekerjaan dari penduduk desa, seperti golongan keluarga tani bebas (rama) dan anggota komunitas biasa (dapur) yang diperintah oleh para pengetua(buyut). Dapur ialah bentuk kelompok masyarakat asli yang tertua dan penduduknya ialah apa yang dinamakan kulina, yaitu para masyarakat dari keluarga petani kuno, penduduk asli daerah dan anak keturunan cikal-bakal desa. Mereka merupakan penduduk asli desa.

Kebanyakan profesi masyarakat desa ialah menjadi petani yang dimana petani terbagi menjadi beberapa golongan diantaranya petani yang menggarap tanah sendiri atau milik tuan tanah atau dan buruh tani. Didaerah kaum agamawan, para bangsawan menyuruh budak-budak untuk mengolah tanah mereka dan memungut panennya, sebagian pengolahan tanah dan panen diserahkan kepada pekerja dari masyarakat desa yang ada didekatnya, dan juga para kaum agamawan.Para pekerja itu dibayar dengan sebagian dari hasil panen yang ditetapkan menurut adat.


Description: candi brahu, brahu, candi-candi

Kegiatan Wisata Jaman Romawi

Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan. Pariwisata itu tidak hanya ada sejak saat ini saja, tetapi pariwisata sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman nenek moyang tinggal di muka bumi ini. Kebiasaan sejak dahulu para nenek moyang yang suka berpindah-pindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, guna untuk mencari air dan bahan-bahan makanan yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila bahan makanan ditempat tersebut telah habis, maka yang di lakukan mereka yaitu meninggalkan tempat tersebut dan mencari kembali tempat-tempat yang lainnya guna untuk menyambung kembali hidupnya, dan terus menerus mereka berpindah-pindah tempat. Bangsa pertama yang dianggap sebagai orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bersenang-senang adalah bangsa Romawi. Pada waktu itu mereka telah melakukan perjalanan beratus-ratus mil dengan menunggang kuda guna melihat candi-candi dan piramida peninggalan bangsa Mesir kuno.


A. WISATA PADA JAMAN ROMAWI
Bangsa pertama yang dianggap sebagai orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bersenang-senang adalah bangsa Romawi. Pada waktu itu mereka telah melakukan perjalanan beratus-ratus mil dengan menunggang kuda guna melihat candi-candi dan piramida peninggalan bangsa Mesir kuno. Kegiatan wisata untuk keperluan-keperluan yang bersifat pragmatis maupun rekreatif yang juga terjadi pada zaman Romawi Kuno sekitar 200 tahun SM hingga abad ke-5 M. Wilayah kekaisaran Romawi yang sangat luas, meliputi hampir seluruh benua Eropa, Inggris (kecuali Scotlandia dan Irlandia), bagian utara Afrika, dan sebagian wilayah Timur Tengah.

Wilayah kekuasaan yang sangat luas tersebut menimbulkan kebutuhan akan jaringan prasarana lalu lintas, sarana akomodasi, dan berbagai fasilitas yang mendukung agar para pejabat kekaisaran yang melakukan perjalanan dinas ke wilayah-wilayah jajahannya untuk kepentingan administrasi. Pada tahun 334 SM Ephesus, yakni daerah Turki sekarang telah di kunjungi oleh ribuan orang untuk menyaksikan akrobat, adu binatang buas, tukang sihir, tukang sulap dan sebagainya. Ephesus selain merupakan pusat perdagangan yang penting bagi kafilah dari Asia ke Eropa, juga merupakan tempat demokratis untuk pertama kalinya di kembangkan oleh Iskandar Zulkarnaen, yang menjadi raja.

Gambar : Romawi


B. SARANA DAN PRASARANA
Sarana pariwisata ialah fasilitas yang di berikan kepada wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan maju mundurnya sarana tersebut tergantung pada jumlah kunjungannyan. Dan keberadaan sarana pariwisata sangatlah penting dan mutlak untuk menyajikan pelayanan yang berkualitas kepada para wisatawan. Dengan adanya sarana pariwisata baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, maka akan menarik wisatawan untuk melakukan wisata, di karenakan, mereka dapat lebih mudah dalam melakukan kegiatan berwisata.

Prasarana pariwisata yaitu semua fasilitas-fasilitas pariwisata yang ada, mulai dari yang paling dasar hinggga yang atas. Serta dapat memungkinkan sarana-sarana pariwisata tersebut dapat berkembang, serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para wisatawan yang mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada.

Prasarana, sarana, dan fasilitas-fasilitas perjalanan wisata yang dibangun oleh orang-orang Romawi sangat baik sehingga perjalanan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Menurut catatan, Julius Caesar pernah melakukan perjalanan dari daerah Rhone (di Jerman sekarang) ke Rhoma dalam jangka waktu delapan hari. Kaisar Tiberius pernah melakukan perjalanan sepanjang 200 mill dari Tichinum ke Drunus dalam waktu 24 Jam.

Selain kondisi jalan yang sangat baik juga di sepanjang jalan dilengkapi dengan pos-pos guna menukar kuda yang telah lelah berlari. Di pos-pos tersebut juga dibangun tempat-tempat istirahat (hospice) bagi para penumpang dan pengendara kereta berkuda dan penunggang kuda yang lelah dan ingin beristirahat. Sebuah Hospice Romawi terdiri dari sebuah kuil untuk keperluan ibadah, sarana akomodasi termasuk restoran, terkadang juga di sediakan kuda, dan gudang untuk menyimpan bahan bakar dan bahan makanan. Terdapat juga Hospicwe yang tergolong istimewa. Ada kamar-kamar yang dilengkapi dengan pipa-pipa untuk menyalurkan uap atau udara panas melalui kamr-kamar tidur para tamu VIP.

Pola pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan fasilitas wisata zaman Romawi dianut hingga abad 20 ini. Banyak hotel yang dibangun di dekat stasiun-stasiun kereta api, terminal-terminal bis, pelabuhan-pelabuhan dan bandar-bandar udara yang sekarang disebut hotel transit. Di negara-negara beriklim tropis dengan AC. Di samping itu, pemilik hotel juga memlengkapi hotelnya dengan berbagai fasilitas seperti restoran, shoping arcade dan drug store. Semua itu, pada hakekeatnya tidak berbeda dengan pola yang telah dikembangkan sejak jaman Romawi Kuno.

Mula-mula prasarana dan sarana serta fasilitas-fasilitas wisata itu, digunakan oleh para pejabat kerajaan Romawi untuk keperluan dinas, juga oleh para pedagang. Kemudian, dengan makin meningkatnya perekonomian pada zaman keemasan kerajaan Romawi, masyarakat luasa juga ikut memanfaatkannya untuk keperluan rekreatif. Terutama orang-orang kaya pejabat tinggi pemerintahan. Berbagai sarana akomodasi dan fasilitas-fasilitas lain makin mewah dibangun di sepanjang pantai Laut Tengah dan Laut Yunani sebagai tempat peristirahatan dan untuk keperluan-keperluan rekreatif.

Setelah Kerajaan Romawi runtuh pada abad ke-3 sesudah Masehi, segala prasarana dan sarana serta fasilitas kepariwisataan yang ada mulai tak terpelihara. Makin lama makin menurun kondisinya dan akhirnya banyak yang rusak. Kondisi keamanan di wilayah bekas kerajaan Romawi yang sangat luas itu makin memburuk. Perampokan dan penodongan terhadap orang-orang yang melakukan perjalanan sering terjadi, bahkan juga pembunuhan. Semua itu, mengakibatkan menurunnya segala bentuk kegiatan wisata sehingga akhirnya hampir terhenti, kecuali kegiatan wisata ziarah oleh orang-orang yang memiliki banyak uang dan mampu membayar pengawal-pengawal yang tangguh.


Description: kegiatan wisata jaman romawi, wisata romawi, sejarah pariwisata jaman romawi